Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Keputusan DPR sekaligus menepis isu nama-nama anggota terpilih KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang disebut sebagai hasil rapat partai koalisi.
Tujuh nama itu yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Integritas dan transparansi para komisioner KPU dan Bawaslu terpilih menjadi kunci kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
DESAKAN untuk pemenuhan keterpilihan perempuan minimal 30% dalam komposisi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menguat.
Hal tersebut menandakan bahwa perhatian publik terhadap proses seleksi anggota penyelenggara pemilu sangat besar.
Komisi II DPR RI harus memilih calon penyelenggara pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur sebagi calon ibu kota baru dan Maluku yang rawan konflik.
Luqman Hakim mengonfirmasi bahwa pesan Whatsapp berisi nama-nama final calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih tidak benar.
Perpaduan keduanya akan membentuk penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan melahirkan Pemilu yang berkualitas.
Selain pandemi covid-19 yang masih menghantui, penyelenggara pemilu juga harus bergelut dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun yang sama.
Bagi partai politik dan calon presiden, pengumuman KPU tersebut memberikan dampak positif karena partai sudah mulai mempersiapkan diri.
Upaya mendorong keterwakilan perempuan di politik sebagai langkah strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
"Kita berharap pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan bangsa ini," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh DPR.
Kesungguhan DPR dalam memilih penyelenggara pemilu merupakan cerminan awal dari kualitas dan kredibilitas Pemilu 2024.
Titi berharap, keputusan Komisi II nantinya merupakan refleksi dari keberpihakan dan komitmen parpol di DPR
Komisi II DPR RI akan melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Komisi II DPR didorong untuk merealisasikan keterwakilan perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu paling sedikit 30%
pelaksanaan fit and proper test di DPR sebagai momentum krusial dan strategis untuk memastikan komposisi penyelenggaran pemilu didasari pada prinsip inklusivitas
"Kami mendukung agar seleksi KPU dan Bawaslu menggunakan sistem paket dengan sekaligus menyebutkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen," kata Luluk
Sejarah beberapa pemilu kita pascareformasi menunjukkan, kehadiran sosok ada yang memiliki efek ekor jas sangat kuat untuk mengerek suara partai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved