Selasa 15 Februari 2022, 11:06 WIB

Pengumuman Jadwal Pemilu 2024, Pengamat: KPU Bangun Kembali Kepercayaan Publik

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pengumuman Jadwal Pemilu 2024, Pengamat: KPU Bangun Kembali Kepercayaan Publik

Ist
KPU menggelar seremoni Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (14/2).

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menggelar seremoni Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (14/2).

Kegiatan ini juga bagian dari sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat atas telah ditetapkannya Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024.

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting sekaligus analis politik Pangi Syarwi Chaniago, pengumuman ini merupakan langkah awal KPU yang memompa animo untuk membangun kembali mendapat kepercayaan publik (trust building) dengan mengumumkan tanggal waktu pemilu yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Baca juga: Luncurkan Jadwal Pemilu 2024, KPU Harapkan Masyarakat Bisa Dapatkan Calon Pemimpin Terbaik 

Bagi partai politik dan calon presiden, pengumuman KPU tersebut memberikan dampak positif karena partai sudah mulai mempersiapkan diri. Tahun 2023 sudah masuk tahun politik yang artinya partai, capres dan calon kepala daerah akan fokus pada kerja-kerja politik.

“Mereka sudah mempersiapkan masa depan berupa modal logistik atau amunisi, dan partai politik sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi tersebut. Ini akan mempercepat langkah mereka untuk mempersiapkan itu semua,” jelas Pangi dalam keterangan pers, Selasa (15/2).

Pangi pun mengapresiasi langkah KPU yang mengumumkan jadwal penetapan ini sebagai sesuatu yang positif.

“Kita menunggu model-model seperti ini, bahwa KPU itu independen, punya legitimasi sendiri tanpa dikontrol pemerintah," katanya.

"Sepengetahuan saya, pemerintah tidak ingin penyelenggaraan pemilu itu Februari 2024. KPU membangun kepercayaan publik yang selama ini telanjur tidak percaya terhadap kerja-kerja KPU yang seolah dikontrol. KPU telah menjemput legitimasinya,” tutur Pangi. 

Ke depan, sarannya, KPU harus lebih canggih dari sisi sumber daya manusia dan mesin-mesin kerjanya karena tantangannya berbeda dan sangat berat.

“Kemampuan mitigasi bencana pemilu harus dicermati dan dipelajari KPU. Memiliki sistem teknologi informasi yang modern bisa meminimalisir potensi kecurangan manipulasi tabulasi suara atau suara siluman. Ini harus menjadi gebrakan dari KPU.”

Pangi juga berharap agenda utama KPU adalah menutup rapat-rapat berbagai potensi kecurangan.

“Menutup semua ruang untuk manipulasi adalah harus menjadi prioritas bagi KPU. Sebab KPU ini mengatur siapa yang berkuasa, siapa yang akan mengisi pos-pos strategis pemerintah. KPU harus mampu menahan diri, sudah harus selesai dengan ‘urusan duniawi’,” tegasnya.

Senada dengan itu, pengamat politik senior Fachry Ali merespons positif pengumuman KPU tersebut.

Menurutnya, secara substansial, penetapan penyelenggaraan pemilu yang diumumkan dua tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga organisasi politik. 

“Kita harap seluruh bangsa bersiap diri untuk acara politik yang penting ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Fachry melihat jadwal penyelenggaraan pemilu yang diumumkan KPU dari sudut pandang lain. Menurutnya, apa yang terjadi pada pengumuman tersebut merupakan buah dari pergeseran “lempengan politik”.

“Tiba-tiba ada keputusan partai politik melalui parlemen untuk mengundurkan seluruh kontestasi politik tingkat lokal yang harusnya sekarang, semuanya diundur ke 2024. Nah, KPU memberikan reaksi (seperti ini). Kalau sebelumnya, tidak seperti ini kejadiannya,” Fachry.

Masyarakat, sarannya, harus bersiap-siap jika nanti Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda terhadap mundurnya pilkada 2022. Bisa terjadi jika keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pilkada tetap berlangsung tahun ini.

“Namun yang paling penting dilihat adalah kontestasi presiden karena sudah pasti berlangsung pada Februari 2024. Ini adalah hal yang sangat strategis di tahun 2024 nanti, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden,” tutupnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Medcom

Klaim Didukung Rakyat Tanda Bakal Calon Presiden Miskin Prestasi 

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 07:41 WIB
Deklarasi terhadap capres menunjukan gagasan dangkal yang disuguhkan kepada rakyat. Capres tidak perlu repot menebar citra mendapatkan...
ANTARA

Penerima Dana Kasus Suap Izin Tambang Bisa Dijerat TPPU

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 07:25 WIB
Abdul Fickar Hadjar melanjutkan, pihak penerima uang atau dana dapat dijerat TPPU jika penerima mengetahui atau setidaknya dapat menduga...
dok.ist

Masa Demo di PPP, Minta Komnas HAM Usut Penyerangannya Aksi

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 05:35 WIB
Front Kader Penyelamat Partai kembali menggeruduk kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya