Jelang Fit and Proper Test, DPR Diingatkan Penuhi Keterwakilan 30 Perempuan

MENJELANG uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, Komisi II DPR diingatkan untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Hal tersebut merupakan amanat Pasal 10 Ayat (7) dan Pasal 92 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Mengingat proses seleksi akhir ada di DPR RI, maka sangat penting untuk menghadirkan spirit komitmen dan political will dari Komisi II DPR RI untuk memastikan keterpilihan lebih banyak perempuan di KPU dan Bawaslu," ujar Wakil Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah dalam konferensi pers daring, Minggu (15/2).

Pernyataan Hurriyah tersebut mewakili koalisi akademisi lainnya yang berasal dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, dan STH Indonesia Jentera.

Hurriyah menyebut pelaksanaan fit and proper test di DPR sebagai momentum krusial dan strategis untuk memastikan komposisi penyelenggaran pemilu didasari pada prinsip inklusivitas dan mengedepankan kesetaraan jender.

"Dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu, itu artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama serta setara untuk berpartisipasi," ujarnya.

Diketahui, poses fit and proper test akan dilaksanakan mulai Senin (14/2) sampai Rabu (16/2). Dari 14 calon anggota KPU, empat di antaranya merupakan perempuan. Sedangkan calon anggota Bawaslu terdiri dari tiga perempuan dan tujuh laki-laki. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria