Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DESAKAN untuk pemenuhan keterpilihan perempuan minimal 30% dalam komposisi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menguat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan terpenuhinya kuota pimpinan perempuan minimal 30% dalam proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPU-Bawaslu.
Baca juga: Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Hindari Dominasi Jawa Sentris
"Kita masih berupaya untuk 30% perempuan. Kita upayakan sebagai bentuk komitmen kita terkait dengan kesetaraan," ungkap Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).
Saan menjelaskan, proses pengambilan keputusan hasil uji fit and proper test calon pimpinan KPU Bawaslu periode 2022-2027 akan dilakukan melalui sistem musyawarah mufakat. Jika tidak ditemukan kesimpulan, Komisi II akan menempuh mekanisme voting untuk menentukan siapa pimpinan KPU Bawaslu yang terpilih.
"Kita akan utamakan yang seperti di Tatib Musyawarah Mufakat. Tapi kalau tidak tercapai kita akan upayakan voting," ungkap Saan.
Indepedensi pimpinan KPU-Bawaslu merupakan salah satu poin yang digarisbawahi oleh Komisi II dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan para penyelenggara pemilu.
Pimpinan para penyelenggara pemilu diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder pemilu mulai dari partai politik (parpol), pemerintah, hingga masyarakat tanpa mengorbankan indepedensi penyelenggara.
"Dan penyelenggara juga harus kita pastikan untuk tidak membuka ruang untuk diintervensi oleh kepentingan politik," ungkapnya.
Adapun 14 calon anggota KPU yang sudah dipilih Timsel, yakni Hasyim Asy’ari, Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan Idham Holik. Kemudian Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, Parsadaan Harahap, August Mellaz, Dahliah dan Muchamad Ali Safa’at.
Baca juga: Tingkatkan Kualitas Kader, DPP Golkar Gelar Kursus Bahasa Inggris Gratis
10 calon anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, dan Subair. Selanjutnya Totok Hariyono, Puadi, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, dan Mardiana Rusli.
Komisi II DPR akan memilih 7 nama dari 14 nama calon anggota KPU. Untuk Bawaslu, Komisi II DPR akan memilih 5 dari 10 nama. Guna memenuhi kuota 30% perempuan maka DPR perlu memilih 3 perempuan dari 7 calon komisioner KPU dan 2 perempuan dari 5 calon komisoner Bawaslu. (Uta/A-3)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved