Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SELEKSI calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 menjadi momen pertaruhan DPR RI dalam merealisasikan amanat konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyebut, komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
Menurut Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Titi Anggraini, realisasi amanat tersebut akan membuktikan bahwa DPR, dalam hal ini Komisi II, berkomitmen menghadirkan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang inklusif.
Namun jika jumlah perempuan yang dipilih hanya satu, DPR hanya akan menjadi aktor negara penghambat keterwakilan perempuan.
"Jadi jangan heran kalau kemudian kita berhadapan dengan situasi kesulitan, kerumitan, untuk menghadirkan keterwakilan perempuan yang lebih baik di berbagai institusi politik dan publik," kata Titi dalam konferensi pers daring, Minggu (13/2).
Lebih jauh, ia juga menyebut proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak menggunakan mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, DPR sendiri yang mengendalikan pasar. Oleh karena itu, Titi mengatakan DPR lebih mudah mewujudkan komitemen keterwakilan anggota perempuan dalam KPU dan Bawaslu.
Titi berharap, keputusan Komisi II nantinya merupakan refleksi dari keberpihakan dan komitmen partai politik di DPR. Hal tersebut akan menggambarkan bahwa rangkaian seleksi calon anggota penyelenggara pemilu betul-betul proses yang bermakna dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak, serta inklusifitas.
"Ataukah sekadar hanya menjadi stempel kesepakatan-kesepakatan politik yang sebetulnya sudah terbangun sebelum itu?" tandas Titi.
Hal senada juga disampaikan Sekertaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka. Menurutnya, dorongan untuk merealisasikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% adalah langkah awal terwujudnya mekanisme kerja berkeadilan gender dan inklusi sosial.
"Ke depan, saya yakin juga mungkin calon-calon laki-laki yang lainnya itu juga punya perspektifk yang sama dan mau memperjuangkan hal-hal yang sama juga yang diperjuangkan anggota perempuan," ujar Mike. (OL-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved