KOMISI X DPR mempertanyakan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang akan mengangkat satu juta guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 mendatang.
"Kemendikbud harus segera memperjelas mekanisme rekrutmen
pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini. Pengangkatan satu juta honorer merupakan jumlah sangat besar," Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Senin (16/11).
Saat ini tercatat ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.516.072 tersebut terdiri dari 847.973 guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta.
Jika benar tahun depan sejuta guru honorer bisa diangkat, cetus Syaiful, maka akan terjadi pengurangan besar-besaran terhadap guru yang berstatus honorer dan secara signifikan bakal memenuhi kebutuhan guru secara permanen.
"Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi," sergahnya.
Ia meminta Mendikbud memperjelas mekanisme dan pelaksana rekrutmen. Sebab selama ini lembaga yang berwenang melakukan rekruitmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan Reformasi dan Birokrasi.
Sebagai gambaran, lanjut Syaiful, rekrutmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa merekrut 34.959 guru honorer.
Politikus PKB itu juga meminta ketegasan dari Kemendikbud terkait status kepegawaian dari para guru honorer yang akan diangkat sebagai PPPK tersebut.
Selama ini guru honorer menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. ASN dari PPPK juga sebagian menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. (H-2)
