Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR direncanakan akan mengumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan 24 calon pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan keputusan Komisi II akan diambil melalui cara musyawarah mufakat.
"Sesuai tatib akan ditentukan secara musyawarah mufakat. Jika menemui jalan buntu baru diputuskan secara voting," tutur Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menejelaskan integritas dan transparansi para komisioner KPU dan Bawaslu terpilih menjadi kunci kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Publik akan menilai kinerja penyelenggara pemilu berdasarkan tingkat transparansi.
"Integritas dan transparansi menjadi kunciny. Publik pasti bisa menilai apakah KPU - Bawaslu nanti bisa bekerja secara transparan atau tidak," ungkap Khoirunnisa.
Disebutkan Khoirunnisa, Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang kompleks. Oleh karena itu penting bagi komisoner KPU Bawaslu periode 2022-2027 untuk tidak mempertaruhkan kepercayaan publik dengan bersikap partisan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. "Perlu integritas untuk tidak menjadi partisan parpol saat menyelenggarakan pemilu 2024," ungkapnya. (OL-15)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved