Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan personel keamanan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Polda Papua saat ini membawahi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Kamis mengakui, pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan personel untuk amankan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Mabes Polri dan pihaknya sudah mengajukan rencana persiapan pengamanan.
Baca juga : KPU Pertahankan Sistem Noken di Papua untuk Pemilu 2024, Ini Tanggapan Pengamat
Ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian terkait gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah yaitu Dogiai, Deiyai, Nabire, Puncak dan Intan Jaya, Provinsi Papua Pegunungan diantaranya Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Jayawijaya dan Yalimo.
Untuk Provinsi Papua yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Mamberamo Raya. "Sedangkan Papua Selatan wilayahnya relatif aman namun nantinya tetap akan ditempatkan pasukan untuk memperkuat yang ada," kata Fakhiri.
Baca juga : Bawaslu Petakan Kerawanan Politik Uang Pemilu 2024, Papua yang Tertinggi
Irjen Pol Fakhiri mengaku, pihaknya juga akan mengajak pemda, KPU dan Bawaslu di tiga daerah otonomi baru (DOB) agar duduk bersama membahas tidak lagi adanya penggunaan sistem ikat noken karena selama ini hal itu menjadi masalah, menyebabkan terjadinya pemilih suara ulang yang berdampak terhadap gangguan
keamanan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.
"Yang menjadi ekstra penanganan di pemilu yakni saat pemilihan gubernur dan bupati di keempat DOB," kata Irjen Pol Fakhiri.
Ia berharap demokrasi di Tanah Papua dapat diterapkan sehingga para pemilih menggunakan haknya secara penuh atau one man one vote. (Ant/Z-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved