Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Idham sendiri meyakini bahwa Parpol bakal mematuhi etika komunikasi politik yang telah diatur dalam UU Pemilu.
Adapun Sipol baru akan membuat peserta pemilu tidak perlu membawa dokumen secara langsung. Sebab, dokumen terkait pemilu dapat diunggah melalui sistem.
Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun.
KPU menyebut pihaknya telah mendapatkan kesepakatan terkait kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang digunakan pada tahun 2022 sebesar Rp8,06 Triliun.
Pembaruan sipol ini akan mengintegarasikan dengan data setiap partai politik.
Sejumlah lembaga terkait keamanan siber telah dilibatkan.
Nantinya, data penduduk potensial pemilih (DP4) menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024.
KPU meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membantu agar pemerintah bisa memberikan jaminan soal fasilitas untuk KPU di daerah.
Rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Namun, KPU mengungkapkan Komisi II DPR telah menyetujui anggaran tersebut.
Sudah selayaknya bagi KPU untuk menyusun dan mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilu kepada publik karena sudah menjadi amanat konstitusi.
Usai tahapan awal Pemilu 2024 resmi dimulai, KPU gaspol merancang perencanaan program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
“Teman-teman KPU dilatih tersenyum sebagai salah satu quality control,”
Itu merupakan momentum bagi seluruh penyelenggara untuk membangun komitmen dan bekerja sungguh-sungguh melaksanakan pesta demokrasi yang berintegritas.
Adapun Bawaslu mendapat anggaran sebesar Rp22 triliun terkait proses pengawasan pemilu 2024. Anggaran itu dibagi untuk kebutuhan tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024.
Diketahui, Partai Buruh menyebut ada tiga dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan keberatan dengan usulan KPU untuk mengurangi waktu penyelesaian sengketa pemilu menjadi 6 hari kalender.
Besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Rp76,6 triliun. Ketua DPR Puan maharani berharap anggaran tersebut dapat digunakan dengan efektif.
Sejatinya KPU mengusulkan penyelesaian sengketa pemilu dalam jadwal Pemilu 2024 selama 6 hari kerja.
Awalnya, KPU mengusulkan penyelesaian sengketa dalam jadwal Pemilu 2024 selama 6 hari kerja. Namun jika MK dan MA tidak menyanggupi, KPU siap melakukan mitigasi.
“Waktu penyelesaian sengketa hanya dengan 6 hari kalender itu mustahil bisa dilakukan Bawaslu,” katanya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved