Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera mencairkan anggaran Pemilu 2024 pada tahun ini. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan penelaahan anggaran tambahan tersebut.
Diketahui, anggaran pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
“Mudah-mudahan (segera dicairkan) karena Agustus mendatang sudah pelaksanaan pendaftaran partai politik (parpol), serta verifikasi administrasi dan faktual,” ungkap Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, Selasa (27/7).
Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Anggaran Pemilu Akan Cair Pada Waktunya
Menurutnya, pendaftaran parpol, verifikasi administrasi dan faktual membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran pelaksanaan. Ditambah, kebutuhan kegiatan verifikasi faktual, keanggotaan, serta alamat kantor parpol, yang harus difaktualkan oleh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dibutuhkan anggaran yang harus diturunkan juga kepada jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota, sesuai tahapan di Oktober ini,” imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Sikap di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Gerindra
Untuk proses tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan, pihaknya masih menggunakan anggaran di 2022 yang tersedia. Alhasil, pihaknya harus melakukan realokasi dan memprioritaskan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024.
Sementara, kebutuhan anggaran yang belum prioritas, akan digeser terlebih dahulu, sembari menunggu keputusan Kemenkeu terkait usulan tambahan anggaran KPU.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved