Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah selesai melakukan penelaahan anggaran tambahan Pemilu 2024. Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan berlangsung tanpa ada kendala.
Isa mengemukakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Kemenkeu telah dilengkapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pencairan (anggaran tambahan KPU) sesuai tahapan Pemilu tahun 2022 akan dilakukan pada waktunya,” tutur Isa, Selasa (27/7).
Artinya, pencairan anggaran bisa cair sebelum tahapan pemilu yang lainnya berjalan, semisal untuk seleksi petugas verifikasi faktual pada Oktober mendatang dan kebutuhan badan Ad Hoc di November 2022.
“Ya (bisa cair sebelum tahapan pemilu di masa mendatang),” singkat Isa.
Baca juga: KPU Bakal Rekrut Petugas Verifikasi Faktual Pemilu 2024
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap pemerintah segera mencairkan anggaran Pemilu 2024 di tahun 2022. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan penelaahan anggaran tambahan tersebut.
Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
“Mudah-mudahan (segera dicairkan) karena Agustus mendatang sudah pelaksanaan pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi dan faktual,” ungkap Komisioner KPU Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Jakarta, Selasa (27/7).
Pasalnya, pelaksanaan pendaftaran parpol, verifikasi administrasi dan faktual tentu membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran penyelenggaraannya.
Belum lagi, untuk kebutuhan kegiatan verifikasi faktual, keanggotaan, dan kepengurusan, serta alamat kantor parpol yang harus difaktualkan oleh jajaran KPU Provinsi, Kota dan Kabupaten.
“Tentu ini dibutuhkan anggaran yang harus diturunkan juga kepada jajaran KPU Provinsi, Kab/Kota, sesuai tahapan di bulan Oktober ini,” terang Yulianto. (OL-4)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved