Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pihaknya melakukan pergeseran alokasi anggaran lantaran usulan tambahan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp5,6 Triliun masih dalam proses pencairan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pasalnya, anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun. Adapun pergeseran alokasi anggaran dilakukan untuk biaya tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 14 Juni silam.
Baca juga: Jadi Buronan KPK, Mardani Maming Malah Keliling Berziarah
“Kami melakukan pergeseran alokasi angagran sesuai prioritas untuk mendukung tahapan yang saat ini sudah berjalan,” ujar Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/9).
Apalagi, kata Yulianto, tahapan pemilu bakal memasuki tahapan pendaftaran parpol pada 1-14 Agustus mendatang. Artinya, KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan.
Yulianto menegaskan bahwa pengajuan anggaran biaya tambahan untuk 2022 ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenkeu, Badan Anggaran (Banggar) hingga Sekretaris Jenderal KPU.
Yulianto juga mengaku seluruh perlengkapan dan kebutuhan data yang diminta Kemenkeu sudah dilengkapi dan proses penelaahan telah selesai. Artinya, KPU kini tinggal menunggu Kemenkeu terkait hasil penelaahan tersebut. (OL-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved