Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pihaknya melakukan pergeseran alokasi anggaran lantaran usulan tambahan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp5,6 Triliun masih dalam proses pencairan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pasalnya, anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun. Adapun pergeseran alokasi anggaran dilakukan untuk biaya tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 14 Juni silam.
Baca juga: Jadi Buronan KPK, Mardani Maming Malah Keliling Berziarah
“Kami melakukan pergeseran alokasi angagran sesuai prioritas untuk mendukung tahapan yang saat ini sudah berjalan,” ujar Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/9).
Apalagi, kata Yulianto, tahapan pemilu bakal memasuki tahapan pendaftaran parpol pada 1-14 Agustus mendatang. Artinya, KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan.
Yulianto menegaskan bahwa pengajuan anggaran biaya tambahan untuk 2022 ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenkeu, Badan Anggaran (Banggar) hingga Sekretaris Jenderal KPU.
Yulianto juga mengaku seluruh perlengkapan dan kebutuhan data yang diminta Kemenkeu sudah dilengkapi dan proses penelaahan telah selesai. Artinya, KPU kini tinggal menunggu Kemenkeu terkait hasil penelaahan tersebut. (OL-6)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved