Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MAYORITAS partai calon peserta Pemilu 2024 yang telah memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (sipol) hingga saat ini belum selesai mengunggah data kepengurusan partai. Pengunggahan data kepengurusan partai ke sipol merupakan salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan terdapat 38 partai nasional dan 7 partai lokal yang saat ini tengah mengunggah data kepengurusan partainya masing-masing ke sipol. KPU sendiri akan membuka tahapan pendaftaran parpol pada 1 hingga 14 Agustus 2022 mendatang.
Baca juga: Pengacara Roy Suryo Ungkap Kesehatan Kliennya Mengalami Penurunan
"Ada partai yang sudah menginput daranya diatas 75%, ada partai yang menginput datanya di atas 50%, ada partai yang menginput datanya diatas 25%, dan ada partai yang menginput datanya baru di bawah 25%," ungkap Idham di Jakarta, Sabtu (23/7).
Idham melanjutkan, 9 parpol peserta pemilu 2019 yang saat ini ada di parlemen untuk sementara baru menuntaskan 50% pengunggahan data kepengurusan ke sipol. KPU sendiri terus memantau proses pengunggahan data parpol ke sipol guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh parpol saat proses pengunggahan.
"Kalau kendala teknis tentunya ada, misalnya mereka kok lambat meng-upload nya, bagi mereka itu kendala, lalu dikonfirmasi ke help desk kami, lalu kami jelaskan ternyata itu kesalahan teknis saja," ujarnya.
Idham menuturkan, KPU sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada parpol calon peserta pemilu terkait pengunggahan data kepenguruan parpol ke dalam sipol. Sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan Juni 2022 dan dihadiri oleh 29 parpol.
"Pada waktu itu yang hadir 29 partai politik, pada waktu itu ya," ungkapnya.
Terkait potensi adanya kegandaan data kepengurusan parpol yang disebtukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Idham menjelaskan pihaknya akan terus melakukan penyempurnaan dalam metode verifikasi adminsitrasi sipol. Proses verifikasi admnistrasi sipol akan dilakukan hingga 11 September 2022 mendatang.
"Kami pasti dengarkan, jadi yang disampaikan Bawaslu itu juga menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik lagi," ungkapnya. (OL-6)
Bawaslu tidak bisa melihat dokumen atau data yang menjadi sumber rekapitulasi atau hasil akhir yang berupa berita acara/surat keputusan.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
Yuk kenali apa itu sipol? Apa saja manfaatnnya.
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved