Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) akan menyerahkan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih cepat dari yang digariskan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Prima sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Prima Dominggus Oktavianus usai melakukan pertemuan dengan pihak KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/3) siang. Ia mengaku KPU akan membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi Prima untuk kepentingan verifikasi ulang pada pukul 18.00 WIB nanti.
"Kita sepakati dipercepat waktunya jadi lima hari. Jadi Selasa sudah selesai untuk proses memasukkan dokumennya di tanggal 28 Maret, kemudian langsung dilanjutkan dengan verifikasi dan verifikasi faktual," jelasnya.
Baca juga: Laksanakan Putusan Bawaslu, KPU Gelar Rapat Teknis dengan Prima Hari Ini
Menurut Dominggus, pihaknya hanya membutuhkan 100 dokumen keanggotaan untuk melengkapi perbaikan syarat dalam rangka menjadi partai peserta Pemilu 2024. Di Papua, lanjutnya, Prima membutuhkan kelengkapan di lima kabupaten/kota, sementara di Riau satu kabupaten/kota.
"Jadi kita merasa bahwa ini bisa kita atasi dalam waktu lebih singkat, lima hari," tandasnya.
Baca juga: Prima Panaskan Mesin Partai Jelang Diverifikasi Ulang oleh KPU
Sebelumnya, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya mengadakan rapat teknis dengan Prima tadi siang. Dalam rapat itu, KPU menjelaskan kepada Prima ihwal teknis pelaksanaan penyerahan persyaratan pendaftaran partai politik perbaikan.
Idham menyebut Prima hanya perlu memperbaiki dokumen yang sebelumnya dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka menjadi peserta Pemilu 2024. (Tri/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas lebih rendah sebagai hakim anggota. Hal itu tidak sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial (KY).
"Alhamdulillah putusan PK MA menyatakan gugatan Prima tidak dapat diterima," kata Hasyim
Komisi Yudisial (KY) akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim terkait perkara Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat tiga jalur pascagagal menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved