Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Jokowi menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dan sejumlah orang yang ditangkap.
"Saya jawab, "Lakukan, saya akan back up agar Anda tak diintervensi."
Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut pihak partai akan menjelaskan secara detail oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Salah satu kepala satuan tugas (Kasatgas) tersebut benar Novel Baswedan."
Ekspor BBL tersebut dilarang oleh menteri sebelumnya karena dinilai merugikan nelayan.
Edhy menyampaikan harta kekayaannya untuk periode 2019 itu pada 31 Maret 2020 saat menjabat sebagai Menteri KKP.
Saat ini, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap telah berada di Gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
KPK menggelar OTT pada Rabu (25/11) dini hari. Beberapa pejabat KKP telah dibawa ke markas Gedung Merah Putih KPK.
Penangkapan orang nomor satu di KKP tersebut dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara penangkapan jajaranya sebagian dilakukan di Kantor KKP.
Berdasarkan informasi, Edhy ditangkap setelah pulang perjalanan dari Amerika Serikat (AS).
KPK memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PU-Pera Tahun Anggaran 2017-2018.
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan
KASUS dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, masih tertahan di penyelidikan.
Koordinasi Gubernur Banten terhadap kebijakan yang diambil sebagai bentuk kehati-hatian.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah memperingatkan pimpinan KPK tentang perubahan struktur organisasi.
"Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan pimpinan KPK agar perkom yang dibuat sesuai dengan UU," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho, saat dikonfirmasi, Senin (23/11).
Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yakni menyuap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Andra Yastrialsyah sebesar Rp1,985 miliar.
Uang itu merupakan biaya pengganti yang wajib dibayar Elfin sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Palembang.
KPK tengah mempelajari konstruksi kasus tersebut. Indikasi dugaan peristiwa pidana juga tengah diselisik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved