Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun menyambangi kantor Dewas KPK untuk meminta penjelasan. Diketahui, sidang putusan ditunda akibat tiga anggota Dewas KPK harus menjalani tes usap.
KPK ingatkan para bakal calon kepala daerah waspadai modus penipuan dari calo LHKPN.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekankan pentingnya menjauhi segala tipu daya hasrat rasuah sehingga harus memegang prinsip empat no.
Dewas menunda pelaksanaan sidang putusan kasus etik hingga Rabu (23/9) guna menjalani uji usap covid-19.
Meski sidang putusan pelanggaran etik Dewas dibatalkan, MAKI tetap datang ke KPK.
Sidang putusan akan digelar secara daring yang diawali sidang putusan terhadap Yudi dan dilanjutkan sidang putusan Firli Bahuri. Setelah dua sidang putusan tersebut, Dewas bakal menggelar
Setelah melakukan koordinasi, Bareskrim Polri siap mengembalikan berkas perkara gratifi kasi red notice Joko Tjandra ke JPU.
Dewan Pengawas KPK batal meggelar sidang putusan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri yang semula dijadwalkan 15 September menjadi 23 September karena KPK sedang setrilisiasi covid-19.
Di sisi lain, terhadap Dewan Pengawas (Dewas), ICW mengharapkan supaya memberi sanksi berat terhadap Firli.
Sidang putusan akan digelar secara daring yang diawali sidang putusan terhadap Yudi dan dilanjutkan sidang putusan Firli Bahuri.
Dalam waktu dekat keputusan mengenai penerapan pasal TPPU terhadap Nurhadi akan segera diumumkan.
KPK tidak bisa sembarangan mengambil alih perkara lantaran menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso)."
Supervisi yang dilakukan KPK melalui gelar perkara bersama Polri dan Kejagung sebagai sesuatu yang rutin dan wajar. Terlebih, kasus Joko Tjandra menjadi perhatian publik dan juga melibatkan
Bawaslu menggandeng PPATK untuk memantau dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Apalagi KPK dibentuk saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Dia meminta calon pemimpin daerah dari PDIP untuk mengedepankan kepentingan rakyat, agar terhindar dari korupsi.
NasDem sejak awal tidak pernah meminta mahar politik. Pemberian dukungan didasari pada hasil survei elektabilitas.
Publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
"Temuan KPK menjadi informasi penting untuk menjadikan titik rawan pelanggaran besaran sumbangan dana kampanye dan politik uang."
Ke depan, MA juga perlu mengembalikan fungsi kasasi yang fokus pada penerapan hukum dari peradilan sebelumnya sehingga yang diperiksa ialah benar penerapan hukumnya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved