Ini Pesan Pimpinan KPK kepada 212 Cakada PDIP

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi pengajar dalam Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) PDI Perjuangan (PDIP) gelombang III yang digelar secara virtual. Ia menekankan pentingnya menjauhi segala tipu daya hasrat rasuah sehingga harus memegang prinsip empat no.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alexander Marwata, dalam keterangan resmi, Selasa (15/9).

Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 nonkader. Alex menyampaikan kata kunci yang mudah yang diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Disebutnya sebagai emapt no, yakni no bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.

Yang kedua adalah no kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya. Selanjutnya no gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Keempat adalah no luxurious hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan. "Jika anda ikuti empat no ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alex.

Alex juga mengungkapkan mengenai hasil riset KPK bahwa harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah meliputi dapat memegang janji ketika kampanye. Kepala daerah juga harus berani melaporkan dugaan tipikor, tidak mau menerima suap, melaporkan gratifikasi, mengumumkan harta kekayaan, menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media dan melakukan sosialisasi serta kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat dimana anda memimpin," ujar Alexander.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alex menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai. Terdapat tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini yaitu terkait biaya politik atau mahar, pembiayaan negara yang rendah dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alexander juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD; lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Baca juga : Penanganan Kasus Pinangki oleh Kejaksaan Agung Diapresiasi

Dia juga menyorot titik rawan dalam kondisi pandemi covid-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola; manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye pilkada serentak 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alexander.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun non kader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.

Hal itu sejalan dengan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

Lanjut Hasto, pihaknya berharap para cakada PDIP tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. "Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri," pungkasnya. (OL-2)