Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK akan kembali mengadakan gelar perkara sebagai supervisi kasus suap penghapusan red notice Joko S Tjandra dan pemberian hadiah atau janji.
Pandemi bisa menjadi momen penting untuk menekan biaya politik dalam pilkada karena proses kampanye tatap muka berkurang dan mengutamakan daring.
BESARNYA biaya politik dalam kontestasi pencalonan membuat para calon mengambil berbagai sokongan dana termasuk dana gelap yang diterima calon tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan tidak membahas mengenai dugaan keterlibatan hakim Mahkamah Agung terkait pengurusan fatwa.
Mantan Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.
Para pimpinan KPK menghadiri gelar perkara terkait kasus Joko S Tjandra dan Jaksa Pinangki. Gelar perkara itu untuk mengevaluasi dan memberi saran akan kedua kasus tersebut.
Desakan ambil alih kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejagung ke KPK sempat menguat di kalangan publik.
KPK mengakui kesulitan melacak aset lain terkait kasusmantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi karena beberapa link atau koneksi informasi terkait kasus itu terputus.
KPK prihatin karena kecenderungan pengurangan hukuman setiap pemohon peninjauan kembali oleh MA akan menjadi angin segar bagi para koruptor.
Heri Tantan ditersangkakan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.
KPK menyayangkan pengurangan hukuman yang diberikan kepada koruptor pada saat PK. Setidaknya ada 15 kasus yang mendapatkan diskon hukuman.
Khusus untuk penanganan perkara, akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebab terdapat ketentuan mengenai batasan waktu dalam penanganan perkara.
Ali mengatakan gelar perkara antara KPK dengan kedua lembaga dilakukan dalam waktu berbeda. Bersama Bareskrim pukul 09.00 WIB sedangkan dengan Kejagung pukul 13.30 WIB.
KPK fokus mendalami aliran dana korupsi di PT DI. Lembaga Antikorupsi mengurutkan aliran dana hasil rasuah yang berlangsung selama sepuluh tahun.
Mensos menyatakan, pengawasan dan bimbingan dari KPK diperlukan, sejalan dengan besarnya anggaran yang dipercayakan kepada Kemensos.
Kejanggalan itu terindikasi dari realokasi dana yang besar meski kondisi pandemi di daerah tersebut tidak tinggi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan masa kampanye Pilkada serentak selama 71 hari mulai 25 September-5 Desember rawan dengan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh parpol, KPU, Bawaslu dan ASN
Sebanyak 199 ASN telah dijatuhi sanksi pelanggaran pilkada serentak. Sejumlah langkah pencegahan pun telah disiapkan pemerintah.
KPK meminta penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional.
Pemeriksaan sudah selesai. Rencana putusan pada 15 September
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved