Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
pemeriksaan sejumlah travel dilakukan untuk menelusuri jumlah kuota haji yang diterima, serta harga yang dipatok untuk setiap kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut alur perintah dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sudah jelas.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Abdul mengatakan, doa yang diberikan untuk KPK sangat sakral. Bahkan, kata dia, bacaan yang diberikan untuk KPK biasanya hanya dikenal oleh orang-orang suci.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa alur perintah dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sudah terang benderang.
Asep menjelaskan bahwa uang terkait kasus kuota haji bermula dari biro-biro perjalanan haji yang mengumpulkan dan menyetorkannya kepada asosiasi.
KPK menjelaskan alasan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Penyidik masih menelusuri keterlibatan biro jasa travel haji di berbagai daerah.
Sejumlah pihak dari biro jasa perjalanan haji dan umrah di wilayah Jatim sudah dimintai keterangan oleh KPK.
KPK tidak bisa sembarangan mengembalikan uang sebelum adanya putusan hakim. Saat ini, perkara itu masih pada tahap penyidikan, meski belum ada tersangka yang ditetapkan.
Lima saksi itu merupakan pengusaha travel haji dan umrah yakni MR, RAJ, SRZ, ZA, dan AF. KPK menduga ada permintaan uang untuk mendapatkan kuota haji tambahan yang didalami penyidik.
. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berpotensi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan terkait korupsi kuota haji oleh KPK
Penelusuran uang terkait juru simpan itu didalami dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah istana negara ikut campur dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK mengungkap 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024.
Kasus kuota haji kian terbuka. KPK menyebut oknum Kemenag meminta uang ke Khalid Basalamah secara berjenjang lewat biro perjalanan haji agar jemaah bisa berangkat tanpa antre.
KPK menegaskan uang yang disita dari Ustaz Khalid Basalamah bukan suap, melainkan bukti pemerasan oknum Kemenag dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Penyidik KPK kini tengah memburu sosok yang diduga menjadi penyimpan uang hasil korupsi kuota haji di Kementerian Agama
Pemilihan saksi didasari informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara. Sehingga, kata dia, wajar bila orang yang dipanggil penyidik berasal dari lingkaran Yaqut.
Budi menjelaskan, pihaknya masih memeriksa saksi untuk mendalami kasus ini. Sejumlah pejabat dari Kemenag sampai pihak swasta sudah diminta memberikan keterangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved