Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengungkap adanya praktik jual beli kuota haji khusus, termasuk antar biro perjalanan haji. Kuota ini berasal dari alokasi tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK membuka peluang memanggil Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mendalami aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Budi menyebut alasan berhaji pada tahun yang sama juga didalami penyidik saat memeriksa Khalid, beberapa waktu lalu.
KPK membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah.
KPK telusuri proses pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan antara haji reguler dan haji khusus.
KPK mengungkap adanya modus baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jemaah haji khusus yang baru mendaftar pada tahun 2024, bisa langsung berangkat haji di tahun yang sama.
KPK memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Moh. Hasan Afandi, terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji
Dalam proses pemeriksaan di KPK terkait korupsi kuota haji di Kemenag, Ustaz Khalid Basalamah mengaku menjadi korban biro umrah dan haji asal Pekanbaru, Riau, yakni PT Muhibbah Mulia Wisata.
KPK mendalami keputusan pendakwah Khalid Basalamah, yang berangkat haji pada 1445 H/2024 M menggunakan kuota khusus, meskipun sebelumnya sudah membayar untuk jalur furoda.
Khalid Zeed Abdullah Basalamah, berangkat menunaikan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M menggunakan kuota khusus yang diduga bermasalah.
PBNU memastikan saksi dalam dugaan kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) yang diperiksa KPK, Syaiful Bahri, bukan karyawannya.
Asep mengatakan, Khalid berangkat haji bersama sejumlah rombongan yang dibawanya. Dalam perjalanan ini, Khalid sebagai pembimbing dalam ibadah yang dilakukan di Arab Saudi itu.
KPK menyatakan akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji dalam waktu dekat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya biaya komitmen atau biaya pengikat kontrak dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan pejabat-pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dalam perkara korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
USTAZ Khalid Zeed Abdullah Basalamah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/9) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Meski telah naik ke tahap penyidikan hingga pencekalan saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka korupsi kuota haji
Untuk kuota haji tambahan, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus.
KPK mendalami proses pencairan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 saat memeriksa terhadap Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah
Dalam kasus ini, KPK menduga adanya jual beli kuota haji ke sejumlah perusahaan penyedia jasa perjalanan yang dilakukan pejabat Kemenag.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved