Dari Eks Menpora hingga Ustaz Kondang: Sederet Nama Jadi Saksi dalam Kasus Kuota Haji

KASUS dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024 mencapai babak baru yang paling krusial. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan intensif. Kamis (12/3). Namun, di balik penahanan sang mantan menteri, penyidik harus maraton periksa saksi-saksi untuk mengurai skandal kuota haji.

Pemeriksaan Maraton

Penyidikan kasus ini tidak dilakukan dengan sederhana. Sejak awal, KPK telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap tersangka dan para saksi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengunci angka kerugian negara sekaligus mengonfirmasi penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah antrean reguler, namun diduga dialihkan ke haji khusus.

KPK tercatat melakukan pemanggilan maraton terhadap puluhan hingga ratusan orang untuk merangkai "puzzle" aliran dana dan mekanisme pengambilan keputusan di Kementerian Agama.

Baca juga : Banser Datangi KPK , Yaqut Cholil Qoumas Ditahan setelah Diperiksa

300+ Saksi: Dari Pejabat hingga Pendakwah

Pusat kekuatan kasus ini terletak pada volume saksi yang luar biasa. KPK melakukan pemanggilan maraton terhadap ratusan orang untuk merangkai puzzle aliran dana dan mekanisme pengambilan keputusan di kementerian.

Beberapa klaster saksi yang menjadi sorotan antara lain:

• Internal Kemenag: Mulai dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) hingga staf teknis sistem informasi.
• Gurita Bisnis Travel: KPK menyisir berbagai wilayah mulai dari Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, hingga Yogyakarta. Tercatat lebih dari 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) telah dimintai keterangan terkait dugaan jatah kuota.
• Tokoh Publik: Nama-nama besar pun tak luput dari pemanggilan, termasuk pendakwah sekaligus pemilik travel Ustaz Khalid Basalamah, hingga mantan Menpora Dito Ariotedjo.

Kehadiran tokoh-tokoh di luar Kemenag ini menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri sejauh mana jejaring pengaruh dan aliran dana ini mengalir.

Banyaknya saksi ini bukan tanpa alasan. KPK perlu memastikan bahwa bukti yang dimiliki cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pemaksaan atau gratifikasi dalam pengalihan kuota tersebut.

(P-4)