Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Noel mengakui pernyataan terbuka Jokowi akan membuat debat kontroversi dukungan dan penolakan otomatis berhenti
Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.
Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang telah dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.
berbagai kalangan menyangsikan apabila amendemen konstitusi hanya dilakukan secara terbatas.
Menurut Zainal, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.
Program vaksinasi covid-19 berbayar dinilai sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan warga negara yang dilindungi konstitusi.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform media sosial atau melalui kegiatan-kegiatan sosial.
Menurut Irene, nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada persoalan toleransi.
Masyarakat juga menilai Jokowi tidak perlu mencalonkan menjadi calon presiden pada 2024 dengan persentase 71,65%.
MPR RI perlu membentuk komisi yang bertugas mengawasi pembentukan undang-undang agar koheren atau sejalan dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi.
Taufik Basari berpendapat penerapan amandemen UUD 1945 harus melalui proses dan kajian yang mendalam.
Pengamat politik dari LIPI Firman Noor walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan baik.
Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.
Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa memperhatikan aspirasi.
Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi konflik.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga menegaskan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) berwenang melakukan restorasi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan bupati terpilih Sabu Raijua 2020, Orient Patriot Riwu Kore.
Pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi, maka itu akan membuka ruang korupsi legislasi berupa regulatory capture.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved