Kamis 05 Agustus 2021, 15:38 WIB

Guru Besar UGM 'Kuliahi' Hakim MK saat Sidang UU Ciptaker

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Guru Besar UGM

MI/PIUS ERLANGGA
Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar

 

GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Prof Zainal Arifin Mochtar mengaku kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Saya mohon maaf yang mulia dan memberikan catatan karena kekecewaan saya terhadap putusan MK terdahulu," kata Prof Zainal Arifin Mochtar di sela-sela sidang perkara nomor 91/PUU-XVIII/2020 uji formil UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang digelar MK secara virtual di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.

Sebab, yang banyak dibahas hanya terpenuhinya aspek formal saja. Misalnya, ketika sudah ada diskusi tentang UU KPK. Padahal, sebagai contoh, ketika diskusi UU KPK di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas (Unand) diadakan terjadi penolakan besar-besaran terhadap tim DPR yang datang di dua kampus itu.

"Pada saat itu tim DPR menandatangani surat tidak akan melanjutkan perubahan Undang-Undang KPK," ujar Zainal.

Baca juga: Ahli Sebut UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Abaikan Moral Konstitusional

Kemudian, bagaimana mungkin aspek formil tersebut dipakai untuk membenarkan terpenuhi-nya proses pembentukan undang-undang dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat.

Zainal mengatakan sengaja menyinggung UU KPK dalam perkara uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan Majelis Hakim bisa melihat lebih detail tentang aspek materi dan formil serta moralitas konstitusional.

Zainal sendiri mengaku pesimis terhadap uji formil UU Cipta kerja yang masuk ke MK jika cara pengujian majelis hakim sama dengan uji formil sebelumnya.

Lebih jauh, ia mengatakan riset yang dilakukan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Jentera Bivitri Savitri yang mengkomparasi lebih dari 45 pengujian formil, sebagian besar dilakukan dengan cara yang belum menghitung moralitas konstitusional.

"Harapan saya Mahkamah Konstitusi bisa melihat moralitas konstitusional yang ada dalam konstitusi itu sendiri," ucap dia.

Dalam sidang virtual tersebut, Majelis Hakim Prof Saldi Isra mengingatkan Prof Zainal agar fokus pada pembahasan uji formil UU Cipta Kerja bukan UU KPK.

"Saya hanya mengambil contoh UU KPK karena itu yang terdekat. Sebenarnya banyak putusan lain yang bisa kita kritisi," ujarnya. (Ant/OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Komisi VI DPR Dorong PT KIW Terus Berinovasi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 09:13 WIB
PT KIW yang menjadi salah satu dari 18 BUMN yang rencananya akan direvitalisasi ini, perlu terus...
Ist/DPR

DPR: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 09:03 WIB
Ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) telah menambah gaduh...
Ant/Dedhes Anggara

Hasil Perundingan Linggarjati Awal Kemerdekaan RI

👤Muhammad Bintang Rizky 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 08:25 WIB
PERUNDINGAN Linggarjati merupakan suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya