Rabu 24 Maret 2021, 14:45 WIB

Presiden Tiga Periode Potensial Suburkan Oligarki Kekuasaan

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Presiden Tiga Periode Potensial Suburkan Oligarki Kekuasaan

MI/Susanto
Bivitri Susanti

 

AHLI Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode jadi diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia.

"Ada implikasi hukum tapi negatif, karena masa jabatan yang terlalu lama berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," kata dia pada diskusi dengan tema "Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan?" yang dipantau di Jakarta, hari ini.

Selain itu, dampak dari masa jabatan presiden tiga periode jika diterapkan ialah memperlambat generasi kepemimpinan antargenerasi berikutnya.

Dia juga menyebut penambahan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode tidak hanya berdampak di atas, namun juga berimbas ke tatanan paling bawah.

Ia mengatakan dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Hanya Ilusi Elit, Bukan Aspirasi

"Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus menerus kekuasaannya dipelihara," kata Bivitri.

Oleh karena itu, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia tersebut mengajak masyarakat untuk kritis terhadap masalah itu. Apalagi, publik tidak boleh hanya melihat dari sosok Presiden Joko Widodo saja melainkan orang-orang yang mengikutinya.

Sebelum isu tersebut bergulir, lanjut dia, tidak ada pihak yang membicarakan masa jabatan presiden tiga periode, namun secara tiba-tiba para elite politik tertentu membicarakannya.

Selama ini masyarakat lebih fokus kepada isu-isu konkrit, misalnya penanganan korupsi, pembungkaman demokrasi, pandemi COVID-19, ekonomi yang menurun dan lain sebagainya.

Tetapi, ketika isu tersebut dimunculkan oleh elite politik atau dari kalangan pendukung Jokowi sendiri menyebabkan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Jadi harus kita perhatikan betul siapa yang membawa-bawa ini sebenarnya," katanya.

Ia menambahkan yang harus diperkuat saat ini ialah pondasi konstitusi dan demokrasi. Apalagi, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemunduran sehingga harus jadi pengingat mengenai keadaan demokrasi di Tanah Air.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia memperoleh skor indeks demokrasi sebesar 6,30 persen atau peringkat 64 dari 167 negara.(Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA

PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 09:14 WIB
Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, lanjut Eem, tetapi bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong...
Antara/Muhamamd Adimaja

BEM Nusantara Dukung Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Melanggar

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:44 WIB
Eko menerangkan upaya Kapolri Jenderal Sigit mengeluarkan TR tersebut menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan...
Antara/Reno Esnir

Pakai Rompi Tahanan KPK, Bupati Kuansing Bungkam Ditanay Wartawan 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 22:09 WIB
Andi enggan memberikan komentar terkait penangkapannya. Dia bahkan tidak meminta maaf usai melakukan tindakan rasuah kepada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya