WACANA amandemen konstitusi seharusnya merupakan kebutuhan serta aspirasi rakyat dan bukan hanya merupakan angan-angan dan keinginan elite politik.
Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa memperhatikan aspirasi.
“Tidak ada sama isu di publik yang ingin membahas amandemen kecuali elite yang menggulirkan,” katanya dalam diskusi ‘Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan’ yang dilakukan secara daring, Rabu.
Ia menyebutkan, saat ini tidak ada kondisi mendesak dan luar biasa untuk mengamandemen UUD 1945 seperti yang dilakukan pada awal-awal Reformasi. Pada kenyataannya sejumlah elite politik menginisiasikan amandemen untuk memasukkan GBHN dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Dalam GBHN misalnya, masih ada RPJM dan RPJP. Sementara dalam hal perpanjangan masa jabatan presiden, justru akan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Bangun Infrastruktur untuk Bangun Peradaban
Terkait ide perpanjangan masa jabatan, Bivitri mencurigai rencana ini sebagai bagian dari keingin oligarki di sekitar Presiden Joko Widodo. “Wong tidak ada yang bicarakan sebelumnya, tahu-tahu elite politik sibuk membicarakan ini,” ungkapnya.
Seharusnya, tambah Bivitri, ide yang perlu digelontorkan para elite tersebut adalah membuat ruang bagi kekuatan penyeimbang, baik di tataran formal maupun informal.
Beberapa isu lain yang perlu digelontorkan yaitu meninjau UU ITE, meninjau penegakan hukum yang dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, dan reformasi aturan main pemilu dan partai politik. "Selain itu kita harus mendorong responsivitas pemerintah dalam mengatasi pandemi dan krisis ekonomi,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan pengamat politik dari LIPI Firman Noor yang menyebutkan saat ini banyak negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi walaupun dengan berbagai macam variannya. Namun dengan situasi pandemi seperti saat ini, kenyataannya kondisi demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi. “Apalagi menurut laporan Economist, demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun ini mengalami penurunan,” ungkapnya.
Menurut dia, walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan baik. “Demokrasi dan oligarki berjalan secara beriringan. Hal ini terlihat dalam proses internal partai seperti pencalonan kandidat dalam kontestasi elektoral hingga pembuatan kebijakan yang melibatkan oligarki,” jelasnya.
Selain itu, Firman menilai saat ini pelaksanaan check and balances serta meredupnya civil society dalam kehidupan politik di Indonesia melemah. Para politisi di DPR kenyataannya sering akomodatif dengan berbagai kebijakan yang dibuat eksekutif. “Ini terlihat dari isu Omnibus Law dan pelemahan KPK. Sementara saat ini kita melihat terjadi pembungkaman terhadap elemen masyarakat sipil,” ujarnya. (OL-4)
