Rabu 24 Maret 2021, 14:27 WIB

Amandemen Konstitusi Hanya Ilusi Elit, Bukan Aspirasi

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Amandemen Konstitusi Hanya Ilusi Elit, Bukan Aspirasi

MI//Susanto
Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta

 

WACANA amandemen konstitusi seharusnya merupakan kebutuhan serta aspirasi rakyat dan bukan hanya merupakan angan-angan dan keinginan elite politik.

Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa memperhatikan aspirasi.

“Tidak ada sama isu di publik yang ingin membahas amandemen kecuali elite yang menggulirkan,” katanya dalam diskusi ‘Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan’ yang dilakukan secara daring, Rabu.

Ia menyebutkan, saat ini tidak ada kondisi mendesak dan luar biasa untuk mengamandemen UUD 1945 seperti yang dilakukan pada awal-awal Reformasi. Pada kenyataannya sejumlah elite politik menginisiasikan amandemen untuk memasukkan GBHN dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Dalam GBHN misalnya, masih ada RPJM dan RPJP. Sementara dalam hal perpanjangan masa jabatan presiden, justru akan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bangun Infrastruktur untuk Bangun Peradaban

Terkait ide perpanjangan masa jabatan, Bivitri mencurigai rencana ini sebagai bagian dari keingin oligarki di sekitar Presiden Joko Widodo. “Wong tidak ada yang bicarakan sebelumnya, tahu-tahu elite politik sibuk membicarakan ini,” ungkapnya.

Seharusnya, tambah Bivitri, ide yang perlu digelontorkan para elite tersebut adalah membuat ruang bagi kekuatan penyeimbang, baik di tataran formal maupun informal.

Beberapa isu lain yang perlu digelontorkan yaitu meninjau UU ITE, meninjau penegakan hukum yang dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, dan reformasi aturan main pemilu dan partai politik. "Selain itu kita harus mendorong responsivitas pemerintah dalam mengatasi pandemi dan krisis ekonomi,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan pengamat politik dari LIPI Firman Noor yang menyebutkan saat ini banyak negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi walaupun dengan berbagai macam variannya. Namun dengan situasi pandemi seperti saat ini, kenyataannya kondisi demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi. “Apalagi menurut laporan Economist, demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun ini mengalami penurunan,” ungkapnya.

Menurut dia, walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan baik. “Demokrasi dan oligarki berjalan secara beriringan. Hal ini terlihat dalam proses internal partai seperti pencalonan kandidat dalam kontestasi elektoral hingga pembuatan kebijakan yang melibatkan oligarki,” jelasnya.

Selain itu, Firman menilai saat ini pelaksanaan check and balances serta meredupnya civil society dalam kehidupan politik di Indonesia melemah. Para politisi di DPR kenyataannya sering akomodatif dengan berbagai kebijakan yang dibuat eksekutif. “Ini terlihat dari isu Omnibus Law dan pelemahan KPK. Sementara saat ini kita melihat terjadi pembungkaman terhadap elemen masyarakat sipil,” ujarnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Mulai Muncul Dukungan agar Anies Baswedan Nyapres di 2024

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 14:06 WIB
Aliansi Nasional Sejahtera berencana mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 berlokasi di Gedung...
MI/Susanto

Penangkapan Bupati Kuantan Singingi Terkait Suap Izin Perkebunan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 14:02 WIB
Ali mengatakan bahwa tim KPK saat ini masih memeriksa para pihak yang telah ditangkap...
MI/Duta

Penagih Utang Pinjol PT AKS Jadi Tersangka

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 13:58 WIB
"Tersangka AKA alias A, karyawan PT AKS. Debt Collector yang menyebarkan konten bermuatan kesusilaan dan/atau ancaman yang disertai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya