Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi membahas hal-hal terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).?
Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto membeberkan, pernyataan kepala negara itu patut diapresiasi. Mengingat pernyataan Jokowi kali ini jauh lebih tegas ketimbang pernyataan sebelumnya.
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis, jadi jangan fokus ke masalah (penundaan pemilu) itu,” ungkap Agus kepada Media Indonesia, Rabu (6/4).
Namun, menurut Agus, masalah utamanya dalam hal penundaan pemilu dan wacana tiga periode ini bukanlah kehendak Presiden. Namun, lebih kepada kehendak elit partai dan para politisi.
“Pernyataan Jokowi ini baru pada menterinya, sementara yang inisiasi para politisi, seperti Muhaimin Iskandar, atau Zulkifli Hasan, mereka representatif partainya masing-masing,” tuturnya.
“Kalau pernyataan Jokowi kepada para politisi itu tidak diperkenankan. Karena bukan hak Jokowi, karena Jokowi bekerja pada menteri bukan partai,” tambahnya.
Baca juga :Moeldoko: Tiga Periode Isu Gorengan tidak Berkualitas
Artinya, Agus menyarankan anggota parlemen yang bertugas juga membuka suara agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan berlebih dari masyarakat soal wacana tunda pemilu ini.
Agus mempertanyakan sikap parlemen, apakah sama dengan apa yang ada dalam benak Jokowi. Jika beda, tentu akan jadi masalah baru.
“Kalau tidak nyambung ini tentu jadi masalah, dan masih ada kepentingan sepihak dari parlemen untuk penundaan pemilu. Karena bagi mereka, ingin memperpanjang masa jabatan mereka juga,” ujarnya.
Agus pun meminta agar Jokowi beserta jajaran parlemen juga memberi pernyataan lebih tegas terkait penolakan adanya wacana penundaan pemilu dan tiga periode Jokowi.
“Mudah-mudahan apa ucapan Jokowi ini dengan kesungguhan, bahwa ia tak ingin menunda pemilu itu menjadi kenyataan,” papar Agus.
Namun sejatinya, kata Agus, publik secara umum tentu masih meragukan pihak partai-partai, apakah punya sikap yang sama dengan pernyataan Jokowi atau masih berhasrat untuk menunda pemilu 2024 nanti. (OL-7)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved