Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
SEKJEN DPP PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi soal pernyataan PDIP yang mengatakan pihak yang meminta tiga periode masa jabatan presiden ialah pak lurah. Habib Aboe meminta menyudahi polemik itu.
"Aduh, terima kasih lah cukup kita selesaikan, kita sudah masa waktu sesuai undang-undang, kita suasana demokrasi berjalan sesuai undang-undang 75 tahun," kata Habib Aboe di Grand Depok City (GDC), Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Dia tak menyoalkan permintaan-permintaan tersebut. Fokus saat ini adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar 14 Februari 2024.
Baca juga : Jokowi Tertawa saat Ditanya Kekecewaan PDIP
"Kesempatan dengan pemilu ini kita hantarkan. Permintan boleh harapan boleh, tapi fakta hukum yang harus berbicara," ujar dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan ada pihak yang meminta tiga periode masa jabatan presiden. Pihak yang dimaksud ialah pak lurah.
Diduga kuat pak lurah yang dimaksud ialah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, para politisi kerap menggunakan bahasa halus jika ingin menyebut presiden dalam suatu obrolan. Biasanya istilah yang digunakan ialah pak lurah.
Baca juga : PDIP Formulasikan Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu
Hal itu dikonfirmasi Hasto setelah menemui beberapa ketua umum partai yang pada saat itu kerap menyuarakan rencana tiga periode. Ketika ditanyakan langsung, mereka menjawab hal itu merupakan keinginan pak lurah.
"Saya berani mempertanggunggjawabkan (pernyatannya) di depan politik, hukum, di depan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia," ujar Hasto, Jumat, 27 Oktober 2023.
Permintaan tiga periode, kata Hasto, disampaikan melalui beberapa pihak. Lalu permintaan itu sampai juga ke PDIP. Namun PDIP dengan tegas menolak permintaan tersebut. PDIP tegak lurus dengan konstitusi.
"Karena PDIP lahir dari semangat membangun demokrasi yang sehat dan taat kepada konstitusi," ucapnya. (MGN/Z-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved