Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu mengatakan, persoalan Jokowi dengan PDIP dipicu tidak dikabulkannya permintaan memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya, Rabu, 25 Oktober 2023.
Baca juga : Ini Jawaban Jokowi Ditanya Hubungan dengan PDI Perjuangan
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
"Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ucap Adian saat diwawancara oleh salah satu TV nasional.
Baca juga : Relasi Megawati-Jokowi Dinilai Sudah Seperti Patah Arang
Adian tak masalah bila ada yang marah karena PDIP menolak penambahan masa jabatan tiga periode. PDIP berusaha menjaga konstitusi.
"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” ucap Adian.
Mantan aktivis 98 itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Ia hanya sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.
Padahal, lanjut dia, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya. Mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," ucap Adian. (MGN/Z-4)
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15%.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved