Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak berubah.Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
"Saya pikir dalam pandangan saya dari beliau (Jokowi) ini tidak ada yang berubah. Saya lihat dari beliau tidak ada yang berubah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Meski demikian, Moeldoko tidak mengetahui apakah Presiden Jokowi sudah bertemu lagi dengan putri tertua dari Presiden Soekarno itu, setelah dikabarkan merenggang. Dia juga tidak tahu kemungkinan adanya rencana pertemuan di antara dua orang tersebut di masa mendatang.
Baca juga : Ada Masalah Apa Jokowi dan PDIP? Ini Kata Adian Napitupulu
"Saya tidak tahu, saya juga belum tahu (apakah ada rencana itu)," beber Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dari keterangan pers DPP PDI-P, hal itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Jokowi.
Baca juga : Bara JP Pastikan belum Ada Capres Pilihan Jokowi
"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).
Megawati menilai, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Dia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu.
"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Megawati. (Try/P-3)
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved