Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji mengungkap bakal ada kejutan dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Golkar, hari ini, Kamis, 12 Desember 2024. Menurut dia, bakal ada sesuatu yang baru.
"Insyaallah pasti ada sesuatu yang baru. Kita lihat, liat nanti seperti apa. Asik kelihatannya. Bagi media insyaallah asik," kata Wihaji di Hotel Grand Paragon, Jakarta, kemarin.
Namun, Wihaji tak menjawab lugas saat dikonfirmasi Golkar bakal mengumumkan kader baru atau tidak pada momen perayaan HUT. Terlebih terdapat isu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) akan jadi kader.
"Pokoknya lihat (hari ini). Insyaallah nanti dihadiri oleh banyak orang. Maksud tadi ya persiapannya sudah siap-siap semua," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat. Khususnya saat puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar.
"Tunggu nanti," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menekankan bahwa Golkar merupakan partai terbuka. Golkar bersedia menampung tokoh siapapun. "Yang jelas siapa saja bisa masuk, bersama untuk berkarya membangun bangsa," ucap Dave.(P-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
PARTAI Gerindra memastikan belum menyiapkan jabatan untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Gerindra masih menunggu langkah politik Jokowi selanjutnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved