Jadi Anggota Kehormatan Partai Golkar, Jokowi Dinilai tak Perlu Rumah Politik

ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh bangsa tidak lagi perlu rumah berupa partai politik. Hal itu sekaligus menyoroti pernyataan Partai Golkar yang menyebut Jokowi serta Gibran Rakabuming Raka sudah diterima sebagai anggota kehormatan partai usai keduanya dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

"Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia," kata Hensa kepada wartawan.

"Kecuali dia belum merasa sebagai tokoh bangsa, ia masih merasa menjadi politisi maka ia memang butuh rumah politik," lanjutnya.

Baca juga : Golkar Klaim Jokowi dan Gibran Sudah Jadi Anggota Kehormatan

Di sisi lain, Hensa menilai, status Jokowi di Golkar sebagai anggota kehormatan pun tidak memberikan kekuatan politik yang kuat dalam internal partai.

Ia pun melihat, Partai Golkar hanya mengambil kesempatan saja menampung Jokowi demi meningkatkan elektabilitas partai tanpa harus menjadikannya sebagai kader.

"Anggota kehormatan ini kan seperti ngekos atau mengontrak saja, jadi bukan rumahnya di situ. Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah dengan jejak rekam politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu, dan lain-lain," kata Hensa.

Baca juga : Budi Arie Klaim Banyak Partai Siap Menampung Jokowi yang Dipecat PDIP

Hensa menilai, hingga saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dapat menjadi harapan Jokowi untuk menerimanya sebagai kader partai.

Sebab, kata Hensa, rekam jejak politik Jokowi membuat partai-partai besar seperti Golkar atau Gerindra tak berani langsung menetapkannya sebagai kader.

"Saat ini yang akan memberikan rumah yang firm untuk Jokowi sepertinya hanya Partai Solidaritas Indonesia saja, kalau partai-partai lain seperti Golkar hanya kasih kontrakan atau kos-kosan saja jadinya," pungkasnya. (Z-9)