Bupati Pekalongan Terjaring OTT KPK, Golkar Sampaikan Keprihatinan

PARTAI Golkar menyatakan keprihatinan mendalam setelah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menjadi sorotan tajam mengingat Fadia merupakan salah satu kader potensial partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyesalkan kejadian yang menimpa kadernya. Ia menegaskan bahwa partai selalu memberikan arahan agar setiap kepala daerah dari Golkar tetap menjaga integritas. “Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini,” kata Sarmuji saat dihubungi, Selasa (3/3).

Sarmuji menambahkan, DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Baca juga : Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Intansi Pemkab Pekalongan

“Sekaligus kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ucap Sarmuji.

Mengenai langkah hukum selanjutnya, Golkar menyatakan akan mengikuti prosedur yang ada. “Kami belum memperoleh informasi yang lain. Selanjutnya, kami menghormati ke proses hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Kronologi Penangkapan
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik melakukan operasi senyap pada Selasa (3/3) dini hari WIB. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga : KPK Dalami Keterlibatan Sejumlah Dinas dalam Kasus Pengadaan Bupati Pekalongan

"Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Dugaan Korupsi Pengadaan
Berdasarkan keterangan awal, penangkapan ini berkaitan dengan dugaan praktik rasuah dalam proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

"Paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini," tambah Budi.

Hingga berita ini diturunkan, status hukum para pihak yang ditangkap masih dalam tahap pemeriksaan intensif 1x24 jam sebelum KPK menentukan status tersangka. (Faj/P-2)