Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah. Kali ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3) dini hari.
Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Amankan Tiga Orang
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dalam operasi tersebut tim penyidik mengamankan total tiga orang. Selain sang Bupati, lembaga antirasuah juga menciduk dua orang yang merupakan lingkaran dalam kepala daerah tersebut.
"Benar, tim mengamankan tiga orang di wilayah Semarang dini hari tadi. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan, serta dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan ajudan Bupati," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).
Setelah diamankan di Semarang, ketiga pihak tersebut langsung diboyong ke Jakarta pada Selasa pagi untuk menjalani pemeriksaan intensif di markas KPK.
Pendalaman Proyek Pengadaan
Sejauh ini, KPK masih memetakan titik-titik dinas yang menjadi sumber terjadinya dugaan korupsi tersebut. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan masih bergerak dinamis.
"Terkait dengan pengadaannya ini juga masih akan terus didalami karena ini sedang berlangsung juga permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pekalongan yaitu kepada pihak-pihak di dinas-dinas di Kabupaten Pekalongan ya, sehingga nanti kami akan sampaikan secara lengkapnya ini terkait dengan pengadaan di dinas mana saja," kata Budi.
Secara paralel, tim KPK lainnya saat ini dilaporkan tengah berada di Pekalongan untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi. Langkah ini diambil guna mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk unsur swasta.
"Tim saat ini juga berada di Pekalongan untuk meminta keterangan sejumlah pihak. Kami juga mengimbau agar pihak-pihak terkait lainnya kooperatif agar proses penyelidikan berjalan efektif," tegas Budi.
Barang Bukti Masih Dihitung
Mengenai detail barang bukti, baik berupa uang tunai maupun dokumen proyek, KPK belum bersedia memberikan rincian lengkap karena tim di lapangan masih bekerja mengumpulkan bukti materiil.
"Termasuk barang bukti, nanti kami akan sampaikan secara lengkap. Tim saat ini masih di lapangan melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak di lingkungan Pemkab Pekalongan dan pihak swasta lainnya," tambahnya. (Faj/P-2)
Penyerahan SK Plt Bupati Pekalongan dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, diwarnai kericuhan. Pewarta dilarang meliput kegiatan.
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved