Loyalitas Golkar ke Prabowo-Gibran Dinilai Upaya Bahlil Akomodir Kepentingan Jokowi

PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jamiluddin menilai komitmen yang disampaikan dalam Rapimnas I Golkar tersebut mengandung motif politik yang justru dapat merugikan masa depan partai.

"Dukungan Golkar itu tentu sangat politis. Pasangan Prabowo-Gibran sebenarnya relatif pincang. Kapasitas Prabowo sudah tidak diragukan lagi, baik di level nasional maupun internasional. Sementara Gibran, meski sudah menjabat wapres lebih dari satu tahun, belum terlihat kontribusinya dalam mengimbangi kepemimpinan Prabowo," ujar Jamiluddin, melalui keterangannya, Minggu (21/12).

Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Prabowo Dinilai Sarat Muatan Politik

Jamiluddin menilai wajar jika Golkar memberikan dukungan hingga masa jabatan berakhir pada 2029 sebagai bentuk tanggung jawab partai pengusung. Namun, ia menganggap aneh jika komitmen tersebut diarahkan untuk kembali menduetkan pasangan ini pada Pilpres 2029.

Ia menduga keras bahwa arah dukungan ini merupakan upaya Bahlil Lahadalia, yang dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, untuk mengamankan posisi Gibran di masa depan.

"Dukungan Golkar ini tampaknya upaya mengakomodir kepentingan Jokowi melalui Bahlil. Ada kemungkinan Bahlil sedang mencoba mengikat Prabowo agar tetap bersama Gibran pada 2029 nanti, sehingga Prabowo tidak punya pilihan lain," lanjutnya.

Baca juga : Pernyataan Jokowi Soal Dua Periode Prabowo-Gibran Tunjukan Ingin Tetap Terlibat

Kritik paling mendasar yang disampaikan Jamiluddin adalah pengabaian Golkar terhadap kadernya sendiri. Sebagai partai besar dengan sumber daya manusia (SDM) yang diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, Golkar seharusnya memprioritaskan kadernya untuk maju sebagai pemimpin nasional.

“Terasa aneh bila Golkar lebih memilih mendukung kader partai lain. Hakikat sebuah partai adalah mendahului kadernya sendiri untuk dimajukan sebagai presiden atau wakil presiden. Jika tidak, berarti Golkar sudah gagal dalam melakukan kaderisasi,” tegas Jamiluddin.

Ia menyarankan agar internal Partai Golkar mengevaluasi kembali arah dukungan tersebut agar lebih rasional dan tidak mengorbankan kader-kader potensial. Menurutnya, Golkar harus kembali ke jati dirinya sebagai partai besar yang mengedepankan kepemimpinan dari rahim sendiri, bukan sekadar menjadi instrumen kepentingan tokoh di luar partai.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Golkar akan setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan, Golkar tidak boleh maju mundur dalam menjalankan komitmen ini karena sikap maju mundur itu layaknya banci. 

“Sebagai bagian konsekuensi daripada partai yang mengusung (Prabowo-Gibran) memperjuangkan yang masuk dalam koalisi, kita enggak boleh masuk dalam koalisi-koalisi banci, enggak boleh,” ujar Bahlil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12). (M-3)