Golkar Sodorkan Konsep Baru Pilkada Lewat DPRD, Ada Panel Tokoh dan Voting Terbuka

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD, baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi mayoritas DPD Provinsi Partai Golkar yang menyoroti tingginya ongkos politik dalam sistem pemilihan langsung.

Doli mengungkapkan bahwa rekomendasi ini akan segera dibawa ke tingkat koalisi partai politik pendukung pemerintah untuk diperjuangkan dalam revisi UU Pemilu/Pilkada.

"Pertimbangan utama mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah terkait tingginya biaya politik. Bukan hanya biaya penyelenggaraan, tetapi biaya politik 'lainnya' yang jauh lebih tinggi," ujar Doli melalui keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga : Demokrat Berubah Haluan Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Kemungkinan Ada Tekanan dari Pemerintah

Doli menjelaskan, Tim Kajian Politik Partai Golkar telah bekerja selama 1,5 tahun dan menyiapkan tiga opsi mekanisme. Opsi pertama tetap langsung, opsi kedua melalui DPRD, dan opsi ketiga bersifat asimetris atau hybrid.

Rapimnas menjatuhkan pilihan pada opsi Pilkada melalui DPRD. Namun, Doli menekankan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep baru agar prinsip demokrasi dan pelibatan rakyat tetap terjaga.

"Kami menyiapkan konsep yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan penyelenggaraan yang murah, efisien, serta bebas dari praktik money politics dan vote buying," jelasnya.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Hilangkan Politik Uang, Hanya Berpindah Arena ke Elite Parpol

Dalam konsep yang diusung Golkar, meskipun pemilihan akhir dilakukan oleh anggota legislatif, terdapat tahapan awal yang melibatkan masyarakat luas, di antaranya rekrutmen terbuka. Ia mengatakan Parpol membuka pendaftaran bakal calon secara transparan kepada publik.

Lalu, adanya tim panel yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyeleksi kandidat. Kemudian, adanya mekanisme konvensi atau primary election sebelum nama calon dibawa ke meja DPRD.

Guna mengantisipasi kekhawatiran adanya praktik transaksi di internal legislatif, Doli mengusulkan agar proses pemilihan di DPRD dilakukan melalui mekanisme voting secara terbuka.

Selain mekanisme pemilihan, Doli secara pribadi mengusulkan agar Pilkada ke depan hanya dilakukan untuk memilih Kepala Daerah saja, bukan satu paket dengan Wakil Kepala Daerah. Menurutnya, hal ini berlaku baik untuk sistem pemilihan langsung maupun lewat DPRD.

"Saya mengusulkan Pilkada hanya untuk memilih Kepala Daerahnya saja, bukan paket. Dan itu semua nantinya harus diatur secara rinci di dalam undang-undang," pungkasnya. (Faj/I-1)