Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung diminta segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Gula Timah, PGN, CPO di Kementerian Perdagangan, hingga dugaan rasuah di Pertamina.
"Pihak Kejaksaan Agung dan KPK harus mengungkap semua pihak yang terlibat," kata Direktur Eksekutif CERI Yusri, dalam keterangan tertulis, hari ini.
Dia mengatakan tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, penegak hukum saat ini banyak menangani kasus yang muncul di era pemerintahan Jokowi.
Hal senada disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus, merasa heran sulitnya membongkar kasus korupsi pada era Jokowi. “Kenapa korupsi era Jokowi, seperti dana CSR BI, ini baru bisa dibongkar di era Prabowo (Presiden Prabowo Subianto)?” ujar dia.
Lucius menilai korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik. Sebab, kasus korupsi melibatkan lebih dari sekadar individu, tetapi lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut.
Menurut dia, korupsi yang 'melembaga' ini menjadi salah satu alasan banyak kasus rasuah. Sehingga, banyak kasus yang baru bisa terungkap setelah perubahan kepemimpinan.
"Karena sistemik atau melembaga, korupsi era Jokowi pasti susah terbongkar pada waktu itu. Bagaimana bisa terbongkar jika korupsinya menyebar juga ke lembaga yang seharusnya bertugas untuk membongkar adanya penyelewengan,” kata dia.
Lucius menambahkan sistem yang saling melindungi di antara lembaga-lembaga tersebut membuat korupsi menjadi rahasia bersama. Bahkan, menghalangi upaya pengungkapan oleh instansi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.
Dia mengkritik KPK yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun sejak era Jokowi, KPK terjebak dalam pusaran sistemik.
“Kalau KPK bekerja serius, dia harus mampu menjadi lembaga yang independen, tidak tunduk pada selera atau kepentingan penguasa. Kalau KPK independen, maka ada harapan lembaga itu bisa membongkar praktik korupsi yang sistemik itu,” tegas dia.
Lucius mengingatkan jika praktik saling melindungi antar lembaga masih terus berlangsung, praktik korupsi yang sama mungkin akan terus berulang, bahkan hingga pemerintahan berikutnya.
“Kalau praktik saking melindungi antar lembaga masih terus terjadi, maka praktik korupsi era Jokowi akan terulang di era sekarang. Yang dilakukan sekarang mungkin enggak akan kebongkar juga sampai rezim baru berkuasa nanti,” ujar dia. (Can/P-1)
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan pola cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Pilkada 2024
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke 7 Jokowi kepada Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengakui kegagalan program utama di periode kedua ini yaitu Pembangunan SDM Unggul.
Sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presidena atau Pilpres 2024 dinilai menunjukkan adanya kesulitan untuk memisahkan agenda pribadi dan negara.
Selvi Ananda tampil menawan dengan mengenakan kebaya merah klasik lengan panjang dengan detail brokat bernuansa floral.
Upaya menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional tidak hanya didukung infrastruktur, tetapi juga SDM
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana menjadi pemimpin negara pertama dari kawasan Asia yang mengunjungi Ukraina dan Rusia sejak konflik terjadi.
Sendi Fardiansyah ialah seorang pemuda yang lahir di pinggiran Kota Bogor pada 24 September 1988. Ia berhasil memulai kariernya menjadi Sespri Ibu Negara sejak 2015.
Organisasi budayawan Kota Bogor, Obor Hurung, mendeklarasikan dukungan kepada Kang Sendi Fardiansyah untuk menjadi calon Wali Kota Bogor periode 2024-2029.
Sendi Fardiansyah mengaku telah menghadap dan memberikan laporan terkait pencalonannya kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka pada Senin, 18 Maret 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved