Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi dengan membawa 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan.
Demo tersebut bakal dilakukan mahasiswa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/4)
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menerangkan bahwa sebuah hal wajar jika menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
"Dulu saya juga demo. Termasuk menyampaikan pendapat itukan diatur konstitusi," ucap Hasto, Minggu (10/4).
Namun, jika demo ditujukan terkait dengan isu penundaan pemilu, Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo.
Hasto menerangkan orang nomor satu di Indonesia itu telah menegaskan untuk taat pada konstitusi.
"Jadi ketika demo ditujukan dengan agenda itu, saya jadi teringat dari suatu lagu jangan sampai salah alamat milik Ayu Ting-Ting," terang Hasto.
"Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi," pungkasnya. (OL-8)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved