Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi dengan membawa 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan.
Demo tersebut bakal dilakukan mahasiswa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/4)
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menerangkan bahwa sebuah hal wajar jika menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
"Dulu saya juga demo. Termasuk menyampaikan pendapat itukan diatur konstitusi," ucap Hasto, Minggu (10/4).
Namun, jika demo ditujukan terkait dengan isu penundaan pemilu, Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo.
Hasto menerangkan orang nomor satu di Indonesia itu telah menegaskan untuk taat pada konstitusi.
"Jadi ketika demo ditujukan dengan agenda itu, saya jadi teringat dari suatu lagu jangan sampai salah alamat milik Ayu Ting-Ting," terang Hasto.
"Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi," pungkasnya. (OL-8)
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved