Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

Pakar HTN: GBHN Jangan Mengganggu Sistem Presidensiil

Pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan penghidupan kembali GBHN sebaiknya tidak turut mengembalikan kedudukan presiden sebagai mandataris MPR.

Gerindra: Wacana Amendemen UUD bukan Hasil Deal Mega-Prabowo

"Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amendemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria

Uji Materi UU Pemilu Terancam Gugur

Permohonan bernomor perkara 47/PUU-XVII/2019 itu diajukan Yoyo Effendi dkk sebagai warga negara Indonesia. Para pemohon menguji Pasal 419, 420, 421 dan 422 dalam UU Pemilu 7/2017.

Amendemen Jangan Ganggu Sistem Presidensial

Konstitusi memang dapat diamendemenkan asalkan tidak mengubah mukadimah yang merupakan dasar dan tujuan bernegara Indonesia.

Zulhas: Tiada Amendemen Selain Hidupkan GHBN

Zulhas menegaskan, tidak boleh ada amandemen lain di luar GBHN

Setara: Putusan MK Banyak yang Inkonsisten

Menurut Setara Institute, apabila MK menemukan permohonan perkara yang pernah sama, seharusnya lembaga tersebut menolak sebagai bentuk konsistensi atas putusannya.

Ketua MPR: Konstitusi Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Zulhas menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi.

JK: Konstitusi dan Pancasila Dilaksanakan, Bukan Diseminarkan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa dasar falsafah negara Pancasila dibuat oleh Bung Karno sebagai suatu falsafah yang sederhana, tegas, dan mudah dipahami.

Menakar Kepentingan Rakyat jika UUD 1945 Diamendemen

Pada 1998, kita mengandemen UUD 1945 setelah melengserkan rezim otoriter Soeharto.

Ketua MPR Harus Mampu Redam Potensi Konflik dan Jaga Konstitusi

Pemilihan pimpinan MPR, menurutnya, dilakukan melalui mekanisme paket terdiri dari empat fraksi dan satu utusan DPD.

MPR akan Rapatkan Rekomendasi Amendemen Terbatas UUD 1945

Hasil tersebut nanti yang akan dibawa ke Rapat Paripurna MPR RI di akhir masa jabatan yaitu 27 September.

Semua Pihak Diminta Patuhi Proses Demokrasi sesuai Konstitusi

Wismoyo menuturkan akhir-akhir ini terlihat jelas ada pihak yang karena dukung mendukung pasangan calon presiden, muncul sikap yang mengabaikan konstitusi.

Jihad Konstitusi, Mahutama Dorong Reformulasi GBHN

Bekerja sama dengan MPR, Mahutama melihat perlunya GBHN jadi pedoman penyelenggara negara dan pembangunan nasional

Kepemimpinan Regeneratif untuk Menyelamatkan Indonesia

Wajah Pendidikan Amerika di Tengah Kebangkitan Tiongkok

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting