Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI Gerindra menepis rumor yang menyebut rencana MPR mengamendemen UUD 1945 secara terbatas dan memasukkan GBHN merupakan hasil kesepakatan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
"Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amendemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/10).
Baca juga: Tokoh Nasional Beri Dukungan Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Menurut dia, amendemen UUD 1945 secara terbatas dengan memasukkan GBHN memang penting. Tujuan wacana itu diakuinya untuk memastikan pembangunan negara betul-betul terarah.
"GBHN itu penting karena arah pembangunan negara itu betul-betul tertuju, terarah untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, bukan golongan, bukan orang perorangan, atau kepentingan presiden. Jadi bukan kepentingan siapa pun pribadi termasuk presiden," kata dia.
Ia menambahkan, kendati presiden nantinya memerintah sesuai janji kampanye, tetap perlu dipastikan agar arahnya sesuai dengan ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan merah putih.
Apabila wacana itu direalisasikan, imbuhnya, presiden tentu tidak harus diposisikan sebagai mandataris MPR. Ia menegaskan, presiden tetap bekerja sesuai UUD 1945 dan UU yang berlaku di negeri ini.
"Karena arah pembangunan harus jelas. Dengan GBHN maka nanti ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. GBHN itu kan garis besar, tidak bicara teknis, tidak bicara detail, tidak bicara rinci, tidak yang kecil-kecil," pungkasnya. (OL-8)
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Presiden Subianto mengundang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun di Indonesia pada Oktober 2025
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
GAGALNYA negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mencegah tarif 32% semestinya dipandang sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved