Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Amendemen UUD 1945 harus didasari niat yang tulus dan bersih dari kepentingan sektoral, apalagi individual.
Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021.
Noel mengakui pernyataan terbuka Jokowi akan membuat debat kontroversi dukungan dan penolakan otomatis berhenti
Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.
Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang telah dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.
berbagai kalangan menyangsikan apabila amendemen konstitusi hanya dilakukan secara terbatas.
Menurut Zainal, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.
Program vaksinasi covid-19 berbayar dinilai sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan warga negara yang dilindungi konstitusi.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform media sosial atau melalui kegiatan-kegiatan sosial.
Menurut Irene, nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada persoalan toleransi.
Masyarakat juga menilai Jokowi tidak perlu mencalonkan menjadi calon presiden pada 2024 dengan persentase 71,65%.
MPR RI perlu membentuk komisi yang bertugas mengawasi pembentukan undang-undang agar koheren atau sejalan dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi.
Taufik Basari berpendapat penerapan amandemen UUD 1945 harus melalui proses dan kajian yang mendalam.
Pengamat politik dari LIPI Firman Noor walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan baik.
Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.
Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa memperhatikan aspirasi.
Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi konflik.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga menegaskan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved