Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Pembangkangan Konstitusi

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menegaskan penundaan pemilik umum (Pemilu) 2024 berdampak pada perpanjangan masa jabatan jabatan publik. Wacana tersebut tidak sejalan dengan semangat konstitusi.

“Usulan penundaan pemilu merupakan constitution disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).

Menurut Fahri, ide penudaan pemilu dilihat dari teoritik maupun konstitusional tidak disetujui UUD 1945. Maka wacana itu pun nihil dalil yang secara hukum.

Baca juga : Pemilu yang Dikehendaki Konstitusi tak Tercapai, bila hanya Meributkan Angka

Penundaan pemilu dapat dilakukan dengan dasar objektif adanya ancaman pemberontakan, kerusuhan- kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa atau timbul perang atau bahaya perang.

Kondisi itu dikenal dalam Perpu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya atau berdasarkan prinsip hukum tata negara dengan istilah staatsnoodrechts (keadaan darurat negara) atau noodstaatsrechts (hukum tata negara dalam keadaan darurat).

Jika terdapat alasan tersebut, Fahri mengatakan presiden mendasarkan diri pada prinsip proporsionalitas yang dikenal dalam hukum internasional. Prinsip itu dianggap sebagai the crus of the self defence doctrine atau inti dari doktrin self defence. Secara inheren prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran (standard of reasonabeleness).

Baca juga : Pemilu Menguji Kualitas Demokrasi

“Sehingga kriteria untuk menentukan adanya necessity menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat, proporsional, wajar atau setimpal sehingga tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri,” katanya.

Disampaikan Fahri, prinsip necessity termasuk mengambil dan menetapkan beleeid tertentu, yang salah satunya adalah opsi dekrit dengan segala konsekwensinya, baik politik maupun hukum, untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.

Dengan demikian, konsep usulan penundaan Pemilu yang disampaikan oleh interest group tersebut setelah ditelaah secara mendalam dan cermat, ternyata mempunyai potensi pelanggaran serta berakibat terjadinya pembangkangan secara terbuka terhadap konstitusi.

Baca juga : Pemilu 2024, Komnas HAM Janji Penuhi Hak Pilih Kelompok Marginal

“Dan lebih jauh mempunyai daya rusak yang sangat elementer, dan destruktif terhadap perkembangan konsolidasi demokrasi konstitusional yang telah diatur dalam konstitusi,” paparnya.

Menurut Fahri, dalam sebuah negara demokrasi konstitusional, setiap diskursus yang dilontarkan setiap warga negara adalah sesuatu yang generik, tetapi harus disertai dengan suatu tanggung jawab serta standar moral tinggi untuk kepentingan kemaslahatan yang jauh lebih besar untuk bangsa dan negara.

“Secara filosofis, adagium hukum yang menegaskan bahwa “ubi societas ibi ius” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, keberadaan hukum pada masyarakat merupakan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban di masyarakat karena dalam suatu lingkungan sosial dimana hubungan relasi antarsesama manusia sering menimbulkan potensi konflik antarkepentingan masyarakat tersebut, yang keberadaannya menjadi sangat penting. 

Baca juga : KPU Bantah Mematok Hasil Pemilu Sejak Awal

Oleh sebab itu, sebagai alat tool untuk menjaga dan menjamin adanya ketertiban sosial, maka ketaatan terhadap hukum (konstitusi) wajib untuk dilaksanakan.

Secara doktrinal, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, tentunya menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar yang supreme, serta wajib untuk dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan yang pada ahirnya melahirkan sikap pembangkangan terhadap nilai serta norma konstitusi itu sendiri, constitution disobedience.

“Pada hakikatnya UUD NRI Tahun 1945 harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara negara, serta pada sisi yang lain konstitusi harus ditempatkan sebagai rujukan dalam pencarian solusi atas persoalan kenegaraan dan kebangsaan yang timbul,” tambahnya. (OL-1)