Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR Bambang Soesatyo menyebut pemilu yang dilaksanakan sejak 1955 telah menguji kualitas demokrasi konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemilu yang kembali digelar pada 2024 jangan sampai menjadikan rakyat terpecah belah sebagai satu bangsa. Pemilu harus dijauhkan dari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat.
"Pilihan politik yang berbeda tidak sepatutnya menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita yang kaya keberagaman suku bangsa, agama, ras, golongan dan budaya," jelasnya, Jumat (18/8).
Baca juga : Pemilu yang Dikehendaki Konstitusi tak Tercapai, bila hanya Meributkan Angka
Keberagaman telah disadari dan mampu dikelola dengan baik oleh para pendiri bangsa. Keberagaman bukanlah ancaman, justru merupakan kekayaan yang mempersatukan dan memperkuat eksistensi bangsa Indonesia.
Para pendiri bangsa telah membuktikan mampu menyikapi perbedaan secara arif dan menyelesaikan dinamika sosial politik dengan bijak dan penuh kedamaian.
"Saya yakin Pemilu 2024 akan berjalan dengan damai dan mempersatukan bangsa," pungkasnya. (Sru/Z-7)
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan
RUU Perampasan Aset menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara.
Namun sekarang, lagu itu sudah bebas diputar lagi. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, lagu itu berisi tentang kritik membangun.
JAKARTA kembali tercatat sebagai salah satu tuan rumah yang akan menyelenggarakan balapan mobil listrik atau Formula E.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
"Anak Kolong pada zamannya memiliki ciri khas kehidupan yang keras, drama yang kental, serta tidak jarang terjadi konflik dengan teman, senior atau orangtua,”
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved