Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA MPR Bambang Soesatyo menyebut pemilu yang dilaksanakan sejak 1955 telah menguji kualitas demokrasi konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemilu yang kembali digelar pada 2024 jangan sampai menjadikan rakyat terpecah belah sebagai satu bangsa. Pemilu harus dijauhkan dari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat.
"Pilihan politik yang berbeda tidak sepatutnya menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita yang kaya keberagaman suku bangsa, agama, ras, golongan dan budaya," jelasnya, Jumat (18/8).
Baca juga : Pemilu yang Dikehendaki Konstitusi tak Tercapai, bila hanya Meributkan Angka
Keberagaman telah disadari dan mampu dikelola dengan baik oleh para pendiri bangsa. Keberagaman bukanlah ancaman, justru merupakan kekayaan yang mempersatukan dan memperkuat eksistensi bangsa Indonesia.
Para pendiri bangsa telah membuktikan mampu menyikapi perbedaan secara arif dan menyelesaikan dinamika sosial politik dengan bijak dan penuh kedamaian.
"Saya yakin Pemilu 2024 akan berjalan dengan damai dan mempersatukan bangsa," pungkasnya. (Sru/Z-7)
RUU Perampasan Aset menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara.
Namun sekarang, lagu itu sudah bebas diputar lagi. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, lagu itu berisi tentang kritik membangun.
JAKARTA kembali tercatat sebagai salah satu tuan rumah yang akan menyelenggarakan balapan mobil listrik atau Formula E.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
"Anak Kolong pada zamannya memiliki ciri khas kehidupan yang keras, drama yang kental, serta tidak jarang terjadi konflik dengan teman, senior atau orangtua,”
USULAN pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, mendapat kritik dan penolakan
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved