Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 sebagaimana sesuai dengan kesepakatan politik yang telah ditentukan oleh Komisi II DPR, KPU, dan juga pemerintah. Pernyataan Puan merupakan pandangan resmi DPR terkait isu penundaan pemilu 2024.
"Pemilu yang akan dilaksanakan Insya Allah pada tanggal 14 Februari tahun 2024," ungkap Puan saat menyampaikan konfrensi pers dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Hanya saja menurut Puan, dirinya tidak memungkiri bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tetap memperhatikan kondisi pandemi covid-19 yang disebutnya belum betul-betul tuntas di Tanah Air.
Selain itu, Puan juga menggarisbawahi agar penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu 2024 agar belajar dari pelaksanaan pemilu 2019.
Baca juga: Puan Pastikan 115 Negara Hadiri IPU ke-144 di Bali
"Karena dengan situasi pandemi covid 19 ini tentu saja akan berbeda situasi pemilu nya dibandingkan pemilu-pemilu yang lalu bahkan pemilu tahun 2019 itu harus menjadi pembelajaran pengalaman yang dievaluasi sehingga hal-hal yang kemudian masih menjadi kendala tidak terulang lagi," ujarnya.
Terkait permasalahan big data permintaan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Bisnar Panjaitan, Puan menegaskan bahwa partainya yakni PDIP memiliki data dan kajian sendiri terkait hal tersebut. Menurutnya data yang disampaikan Luhut berbeda dengan data yang dimiliki oleh DPR.
"Kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja," ungkapnya. (Uta/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved