Kamis 10 Maret 2022, 16:34 WIB

Besok Partai Buruh Gelar Unjuk Rasa Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

 Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
Besok Partai Buruh Gelar Unjuk Rasa Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

 

PRESIDEN Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Menurut Said Iqbal, massa berasal dari berbagai organisasi serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen yang lain. Aksi akan dilakukan dengan tertib, damai, serta mengikuti protokol Kesehatan.

“Massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (10/3).

Tidak hanya di Jakarta, aksi juga dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya. Dalam aksi ini, ada empat tuntutan yang akan diusung.

Baca juga: Survei LSI ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Penundaan Pemilu

Pertama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. “Kami akan menutut DPR sebagai kepanjangan partai politik di parlemen, menolak penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Bagaimana pun, perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional,” ujar Said Iqbal.

Alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan faktor ekonomi dinilai Said Iqbal mengada-ada. Karena faktanya, dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 yang bisa berjalan sukses kendati inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI kala itu sedang anjlok.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," jelasnya.

Tuntutan kedua, batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Partai Buruh meminta agar aturan tersebut dibatalkan. Bukan merevisi regulasi tersebut.

“Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan cara mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dan hak angket. DPR jangan hanya sekedar menolak, tetapi juga harus diikuti oleh sikap politik yang tegas dengan melakukan hak interpelasi dan hak angket," ujar Said Iqbal.

Ketiga, Partai Buruh meminta pemerintah dan DPR rapat bersama untuk bersikap tegas yakni setop perang Rusia dan Ukraina. Selain karena alasan kemanusiaan, dampak perang juga dirasakan oleh kaum buruh karena akan menyebabkan goncangan perekonomian dunia.

Sementara itu, tuntutan terakhir adalah mendesak agar harga kebutuhan pokok dikendalikan sehingga tidak melonjak tinggi.

“Turunkan harga gas LPG dan energi lainnya, harga daging, kedelai, minyak goreng, dan harga pangan lainnya di tengah tidak adanya kenaikan upah buruh," pungkasnya. (Des/OL-09)

Baca Juga

MI/Adam Dwi Putra

Ditangkap Lagi, Eks Walkot Cimahi Terseret Kasus yang Melibatkan Mantan Penyidik KPK

👤Fachri Audhia Hafiez  🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:40 WIB
KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota (Walkot) Cimahi Ajay M Priyatna,...
dok.ant

Hari Ini, Apeng Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Diperiksa Kejagung

👤Tri subarkah 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 09:41 WIB
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi...
Ist/DPR

Sekjen DPR Ajak Pegawai Maknai HUT RI dengan Karya dan Perubahan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 09:22 WIB
Sebagai ASN yang bekerja di lembaga politik, kita harus mampu menjadi supporting system baik melalui dukungan persidangan,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya