Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus taat pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Termasuk, perihal masa jabatan Kepala Negara yang ditetapkan hanya dua periode.
"Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Jawa Tengah, Rabu (30/3).
Baca juga: Adepsi Dukung Jokowi Tiga Periode
Penegasan tersebut disampaikan Jokowi saat menanggapi aspirasi sejumlah kelompok, yang mendukung dirinya menjadi Presiden untuk tiga periode.
Menurutnya, suara semacam itu kerap dia dengar. Namun, Jokowi memastikan bahwa pemerintah tegak lurus pada konstitusi.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, sudah sering saya dengar. Tetapi konstitusi kita sudah jelas," tegas Kepala Negara.
Baca juga: Mendagri: Kepala Desa Harus Paham Urusan Birokrasi
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendukung Presiden Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia pada periode berikutnya.
Apdesi menilai Jokowi sebagai sosok pemimpin, yang bisa mengayomi rakyat. Serta, mengetahui persoalan masyarakat hingga tingkat terbawah.(OL-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDIUM Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja untuk kepentingan bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved