KETUA MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menekankan perlunya konsolidasi politik mengembalikan kembali marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Untuk itu, MPR RI akan meminta Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR membuat kajian guna mengembalikan marwah MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.
"Bang Surya Paloh juga menyoroti perlunya perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Pengalaman Pemilu terakhir, polarisasi masih sangat tinggi. Politik identitas terlalu bermain. Sementara masih banyak masyarakat yang belum memiliki kematangan dalam berpolitik. Akibatnya, perpecahan akibat Pemilu atau Pilkada di kalangan masyarakat masih sangat tinggi. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta kedewasaan dalam berpolitik mutlak diperlukan saat ini," ujar Bamsoet.
Dalam Silaturahmi Kebangsaan di Nasdem Tower Jakarta, Jumat (1/7) Bamsoet mengatakan Surya Paloh juga menekankan agar menjelang Pilpres 2024, MPR bisa membuat konvensi berupa gebrakan mengundang semua calon presiden yang resmi bertarung.
Baca juga: Pimpinan DPR Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Menpan-RB Tjahjo Kumolo
Hal tersut dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi kebangsaannya di hadapan MPR. Sehingga bisa menghasilkan konsensus bersama dari para capres untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Kami sepakat dengan pernyataan Pak Surya Paloh, bahwa akhir muara dari penyelenggaraan Pemilu bukanlah untuk memecah belah persatuan bangsa. Narasi-narasi kebangsaan yang mengedepankan kedewasaan sikap politik dan mendorong kedewasaan berdemokrasi seperti ini, selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh MPR untuk menjaga iklim politik tetap teduh," jelasnya.
Mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, bukanlah pekerjaan mudah. Bahkan seringkali pemilu menghasilkan residu kontestasi politik, yang berimbas pada polarisasi rakyat, dan dapat memicu lahirnya konflik horisontal.
"Esensi dari kompetisi demokrasi adalah memenangkan hati rakyat, yang bermuara pada kepentingan rakyat. Bukan justru menempatkan rakyat pada kutub-kutub polarisasi yang sarat dengan potensi konflik," tukasnya. (OL-4)
