Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PADA masa krisis akibat pandemi covid-19, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak kesehatan setiap warga negara. Termasuk, akses vaksin covid-19 secara gratis untuk masyarakat.
Namun kenyataannya, saat kasus covid-19 melonjak tajam, pemerintah justru mengeluarkan program vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu atau perorangan.
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan diketahui mengeluarkan PMK Nomor 19 Tahun 2021, sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi covid-19 berbayar untuk individu. "Praktik seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi," ujar aktivis HAM Haris Azhar dalam diskusi virtual, Senin (12/7).
Baca juga: Ini Penjelasan Menkes Soal Vaksinasi Berbayar
"Hal ini juga jelas bentuk kebohongan dan inkonsistensi dari janji Presiden Joko Widodo, yang menyatakan pada Desember 2020 lalu, bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat," imbuhnya.
Vaksinasi gotong royong berbayar dikatakannya memiliki tiga masalah utama. Pertama, melanggar semangat dan mandat konstitusi, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan terkait yang menjamin hak kesehatan setiap warga.
Baca juga: Kimia Farma Tunda Peluncuran Vaksinasi Individu Berbayar
"Kedua, memanipulasi terminologi herd immunity guna mengambil keuntungan. Sekali lagi, pemerintah menggunakan salah satu argumen untuk melakukan program vaksinasi untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok," pungkas Haris.
"Ini harus diluruskan. Kekebalan kelompok bisa lebih cepat dicapai, jika vaksinasi dilakukan sesuai prioritas kerentanan. Melalui tata laksana yang mudah, efikasi dan keamanan vaksin yang kuat. Serta, edukasi vaksinasi untuk mengurangi vaccine hesitancy di masyarakat," lanjutnya.
Kendati upaya percepatan vaksinasi digencarkan di sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya, namun banyak wilayah dengan tingkat vaksinasi covid-19 yang rendah. Lalu, ada kendala teknis pelaksanaan vaksinasi massal, seperti antrean panjang.(OL-11)
Perdana Menteri (PM) Rusia, Dmitry Medvedev, mengundurkan diri sebagai tanggapan terhadap kebijakan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kepada parlemen, Putin berencana mengubah konstitusi.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
Kazakhstan mengadakan jajak pendapat atau referendum pada Minggu (5/5) untuk merombak konstitusi setelah desakan rakyatnya dan memicu kerusuhan.
DPR Korea Utara memasukan status negara berkekuatan senjata nuklir dalam konstitusi.
Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi konflik.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved