Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PADA masa krisis akibat pandemi covid-19, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak kesehatan setiap warga negara. Termasuk, akses vaksin covid-19 secara gratis untuk masyarakat.
Namun kenyataannya, saat kasus covid-19 melonjak tajam, pemerintah justru mengeluarkan program vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu atau perorangan.
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan diketahui mengeluarkan PMK Nomor 19 Tahun 2021, sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi covid-19 berbayar untuk individu. "Praktik seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi," ujar aktivis HAM Haris Azhar dalam diskusi virtual, Senin (12/7).
Baca juga: Ini Penjelasan Menkes Soal Vaksinasi Berbayar
"Hal ini juga jelas bentuk kebohongan dan inkonsistensi dari janji Presiden Joko Widodo, yang menyatakan pada Desember 2020 lalu, bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat," imbuhnya.
Vaksinasi gotong royong berbayar dikatakannya memiliki tiga masalah utama. Pertama, melanggar semangat dan mandat konstitusi, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan terkait yang menjamin hak kesehatan setiap warga.
Baca juga: Kimia Farma Tunda Peluncuran Vaksinasi Individu Berbayar
"Kedua, memanipulasi terminologi herd immunity guna mengambil keuntungan. Sekali lagi, pemerintah menggunakan salah satu argumen untuk melakukan program vaksinasi untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok," pungkas Haris.
"Ini harus diluruskan. Kekebalan kelompok bisa lebih cepat dicapai, jika vaksinasi dilakukan sesuai prioritas kerentanan. Melalui tata laksana yang mudah, efikasi dan keamanan vaksin yang kuat. Serta, edukasi vaksinasi untuk mengurangi vaccine hesitancy di masyarakat," lanjutnya.
Kendati upaya percepatan vaksinasi digencarkan di sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya, namun banyak wilayah dengan tingkat vaksinasi covid-19 yang rendah. Lalu, ada kendala teknis pelaksanaan vaksinasi massal, seperti antrean panjang.(OL-11)
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDIUM Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja untuk kepentingan bangsa
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali mengungkit pandemi Covid-19 pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved