SKB Seragam Sekolah Implementasi Ideologi dan Konstitusi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan SKB tiga menteri tentang seragam sekolah merupakan implmentasi pelaksanaan ideologi dan konstitusi.

"SKB tiga menteri tentang seragam sekolah juga dilindungi Pancasila dan UUD 1945 sehingga semestinya tidak ada kontroversi," ujar Nadiem dalam Dialog Nasional SKB Tiga Menteri Perlindungan Konstitusional untuk Hak-hak Sipil secara virtual, Jumat (19/3).

Acara juga dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menag mengkhawatirkan pemaksaan jilbab di sekolah yang mayoritas muslim menjadi pembenar bagi pembalasan di belahan dunia lain tempat muslim minoritas. "Di Indonesia masih terjadi diskriminasi mayoritas terhadap minoritas atau sebaliknya. Akan muncul pembalasan di belahan dunia lain ketika muslim minoritas," kata Yaqut.

Menurut Yaqut, diperlukan resolusi konflik. Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi konflik.

Aktivis Human Right Watch Andreas Harsono mengungkapkan masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam berpakaian. "Kami baru saja menerbitkan laporan sejumlah siswa, guru, dosen, yang didiskriminasi bahkan diberhentikan karena menolak berjilbab," katanya dalam dialog nasional tersebut.

SKB tiga menteri diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. SKB mengatur sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang siswa di sekolah negeri memakai seragam beratribut agama.

Dalam dialog nasional itu, masyarakat sipil mendukung SKB tiga menteri tersebut. Mendikbud dan Menag berterima kasih atas dukungan tersebut. Menag dan Mendikbud berharap masyarakat sipil terus mendukung melalui satu gerakan karena implementasi SKB itu tidak mudah. (RO/OL-14)