Berita Terbaru Komnas Perempuan Hari Ini

Korban Kekerasan Seksual Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

  BPJS Kesehatan menilai dana untuk korban itu sudah didistribusikan, misalnya ke Kemen PPPA dan LPSK.

Komnas Perempuan: Kekerasan Berlapis Kerap Dialami Perempuan Pekerja

Relasi kuasa dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan bekerja. Akibatnya perempuan pekerja mengalami kekerasan berlapis.

Lingkungan Masyarakat Berperan Pulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual

masyarakat harus ditanamkan untuk melindungi korban dan menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan dengan korban anak, bukan kesalahan pada anak.

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Energi bagi Perempuan

Keberadaan glass ceiling effect (batasan bagi kaum perempuan untuk maju) semakin mempersulit perempuan untuk mencapai posisi pengambilan keputusan teratas.

Komnas Perempuan Harap K/L Bantu Cegah Kekerasan Seksual

Seperti Kementerian PPPA, yang diharapkan melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). 

Kasus Kekerasan Perempuan Terus Meningkat, Pencegahan dan Penanganan Melempem

TREN kenaikan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang 2021.

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Pemerintah Diminta Hadir dalam Pemulihan Korban

Aspek pemulihan korban kekerasan seksual menjadi penting dalam setiap program.

Komnas Perempuan Minta Hukum Acara Perkara Kekerasan Seksual Diperbaiki

Dalam banyak kasus kekerasan seksual berkas perkara yang sudah diserahkan kepolisian dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti. Apalagi korbannya berstatus disabilitas.

Jaga Semangat Antikekerasan Seksual, Komnas Perempuan Susun DIM RUU TPKS 

Secara umum, DIM tersebut berisikan poin-poin sesuai semangat awal RUU ini diinisiasi oleh masyarakat. 

Komnas Perempuan Berharap RUU TPKS Segera Jadi Usulan Inisiatif DPR

Komnas Perempuan juga terus menyerukan dan mengajak korban, keluarga korban, lembaga layanan, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa dorong pengesahan RUU TPKS.

Dukung Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Komnas Perempuan Minta Fokus Pada Kepentingan Korban 

"Pernyataan Presiden ini sudah ditunggu-tunggu mengingat penundaan pembahasan di tengah kondisi darurat kekerasan seksual yang kita hadapi," ujar Andy Yentriyani

Komnas Perempuan Sebut Perlu Terobosan Hukum Selesaika Kasus Kekerasan Seksual 

Komisi Nasional Perlindungan Perempuan menyebutkan meski sudah banyak kasus yang selesai di ranah hukum, namun tidak sedikit juga yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. 

Aliansi Perempuan Bangkit Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Kasus HAM pada Perempuan

ALIANSI Perempuan Bangkit menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya pada perempuan.

Sebelum Bunuh Diri, Mahasiswi NWR Sempat Mengadu ke Komnas Perempuan

Mahasiswi NWR rupanya sempat melapor kepada Komnas Perempuan pada Agustus 2021.

Komnas Perempuan Catat Kasus Perbudakan Modern Masih Marak

17 kasus perbudakan seksual pada kurun waktu yang sama, yang sebagian besarnya dilakukan oleh suami dan anggota keluarga.

Dinilai Sebagai Kejahatan Kemanusiaan, DPR Diminta Segera Sahkan RUU TPKS

Pembahasan di DPR terhambat lantaran adanya sentimen politik identitas. Sementara korban terus berjatuhan menanti perjalanan RUU yang berlangsung hampir 9 tahun itu.  

Komnas Perempuan Usulkan Penambahan Tiga Isu Dalam RUU TPKS

KOMISI Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi penyempurnaan draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Jangan Abaikan Hak Pendidikan untuk Penyintas Kekerasan Seksual

Apabila penyintas kekerasan seksual malu dan memilih tidak bersekolah harus ada jalan dari pemerintah daerah dan sekolah untuk memberi jalan hak pendidikan korban.

Budaya Menyalahkan Sebabkan Korban Perkosaan Bungkam

Jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang dan belum semuanya memiliki perspektif korban juga menjadi halangan bagi korban untuk melapor.

Komnas Perempuan: Rekam Medis Korban Luwu Timur Diharapkan Jadi Bukti

Komnas Perempuan menyampaikan hasil visum terhadap korban tidak dapat diandalkan, karena pemeriksaan VeR dan VeRP dilakukan tidak segera setelah peristiwa dilaporkan.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia