Komnas Perempuan Minta Hukum Acara Perkara Kekerasan Seksual Diperbaiki

KORBAN kekerasan sering kali dibebankan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Padahal tugas tersebut menjadi tanggung jawab penegak hukum. Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menuturkan proses hukum yang belum berorientasi pada korban, menyebabkan trauma berulang dan menghambat pemulihan hak korban.

"Alat bukti harusnya tidak dibebankan pada korban tapi menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melengkapinya. Sering kali korban ditanyakan bolak-balik dan mengalami trauma berkepanjangan apalagi pertanyaannya menyudutkan korban," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (6/2).

Maria lebih jauh mengungkapkan, dalam banyak kasus kekerasan seksual berkas perkara yang sudah diserahkan kepolisian dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti. Apalagi kasus kekerasan seksual terhadap korban dengan disabilitas.

Ia pun menganggap pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward (Eddy) Omar Sharif Hiariej benar, hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang diselesaikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal itu menurut Wamenkumham membuktikan ada masalah dalam acara pidana perkara kekerasan seksual.

"Mungkin yang disebutkan Wamenkumham betul juga, perkara sudah rontok di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus saat mendampingi korban, begitu diserahkan ke kejaksaan dikembalikan karena dianggap tidak cukup bukti," ucap Maria.

Karena itu, ujar Maria, dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Komnas Perempuan berharap ada perbaikan hukum acara pidana. Adapun hal-hal yang menjadi usulan Komnas Perempuan, tertuang dalam enam elemen kunci dan sudah diserahkan pada Badan Legislatif (Baleg) DPR serta pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Selama ini, terang dia, korban sering distigma oleh aparat penegak hukum terkait kasus yang dialami. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan pada proses pemeriksaan sering menyudutkan korban. Sehingga dalam perjalan memperoleh keadilan, korban mencabut laporan karena selalu dianggap sebagai pihak yang bersalah."Itu memperburuk proses pemulihan dan menjadi alasan mengapa perkara kekerasan seksual tidak sampai pada proses peradilan," papar Maria.

Meskipun telah ada pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual seperti surat edaran Mahkamah Agung, Peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kejaksaan Agung, menurut Maria, aturan-aturan itu hanya mengikat secara internal. Sehingga perlu dikuatkan dalam RUU TPKS.

Korban, imbuhnya, juga rentan dikriminalisasi atau dilaporkan balik oleh pelaku kekerasan seksual atas alasan pencemaran nama baik. Terkadang, ujar dia, aparat menindaklanjuti lebih cepat dibandingkan laporan dari korban.

Komnas Perempuan, terang Maria, juga mendorong agar korban mendapatkan pendampingan selama proses hukum. Hal itu, terangnya, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komnas Perempuan, sambung Maria, juga mengusulkan alat bukti tidak dibebankan pada korban. Dalam KUHP, terangnya ada lima alat bukti untuk perkara kekerasan seksual antara lain keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam RUU TPKS, Komnas Perempuan meminta agar keterangan korban, surat keterangan psikiater atau psikolog atau rekam medik, juga rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, dan informasi elektronik, bisa dijadikan alat bukti sehingga peluang bagi korban untuk pembuktian lebih besar.

Komnas Perempuan sudah menyampaikan beberapa masukan pada pemerintah dan KPPPA. Ia berharap RUU TPKS betul-betul berorientasi pada kepentingan korban. Sehingga akses keadilan bagi korban dapat diwujudkan. "Tidak sekadar ada UU tapi susbtansinya juga berpihak pada korban," ucap Maria.

Hal yang menjadi masalah, ujar dia, apakah seluruh usulan Komnas Perempuan dapat diakomodir dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU TPKS yang saat ini tengah disusun pemerintah. (H-1)